Semarang, Obsessionnews - Penambahan kapasitas jalan seperti underpass atau flyover akan memacu penggunaan kendaraan pribadi dan bukan solusi untuk mengatasi kemacetan. Demikian juga pemberian tarif BRT gratis bagi pelajar merupakan tindakan salah. Demikian disampaikan Pengamat transportasi asal Universitas Soegijapranoto, Djoko Setijowarno terkait pembangunan underpass yang sedang digencarkan Pemerintah Kota Semarang. "Yang dibutuhkan adalah layanan angkutan umum yang menjangkau atau mendekati kawasan permukiman dan perumahan. Apa artinya gratis kalau BRT yang beroperasi hanya di jalan utama, jauh dari kawasan permukiman," ujar dia, Kamis (10/9/2015) Menurutnya, 99% perjalanan warga berasal dari rumah menuju tempat kerja, pasar, sekolah, dan kampus. Oleh sebab itu, ketika awal dibangun, konsep kawasan permukiman yang dibangun oleh Perumnas di tahun 1980an, semua kawasan diberik jaringan layanan angkutan umum. "Tidak seperti sekarang, banyak semua kawasan permukiman baru tidak diberikan layanan transportasi umum," tuturnya Terlebih pihak pengembang dinilai ceroboh dengan tidak memberi ruang jalan bagi pejalan kaki. Tentu hal tersebut dapat membahayakan keselamatan warga. "Warga dapat menuntut Pemkot Semarang yang mengabaikan hal ini. Karena jika dibiarkan, selain pejalan kaki tidak nyaman juga sangat membahayakan keamanan,"imbuh dia. Lebih lanjut, fasilitas pejalan kaki haruslah tetap ada dan tidak boleh dilenyapkan. Sebab usai pekerjaan selesai, wajjb disediakan fasilitas pejalan kaki. Ia menyarankan agar Pemerintah Kota Semarang belajar dengan Proyek MRT di Jakarta, dimana saat tahap pembangunan, fasilitas pejalan kaki tidak dihilangkan. Bahkan dibuat khusus dan dilindungi dengan pagar,pengaman agar terlindungi dari serempetan kendaraan bermotor. (Yusuf IH)