Jakarta, Obsessionnews - Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana mengaku senang Partai Amanat Nasional (PAN) mau bergabung ke pemerintah. Namun, pihaknya tidak suka jika PAN terkesan main belakang demi jabatan kursi menteri dengan menyingkirkan partai pendukung yang lain. "PAN itu kan mau bergabung karena dibantu Pak Wiranto (Ketua Umum Hanura). Masa mau tusuk dari belakang?" ujarnya saat dihubungi, Jumat (11/9/2015). Kegundahan Hanura ini muncul, setelah Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Sutrisno Bachir menyatakan, semua partai pendukung pemerintah tidak hanya siap menerima jabatan kursi menteri, tapi juga harus siap jika kehilangan kursi menteri. Pernyataan itu dianggap oleh Dadang terlalu liar dan bisa membuat partai pendukung tidak kondusif. Sebab, Hanura sendiri jatah satu kursi menteri yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo hilang begitu saja. Ia pun berencana mengkomunikasikan hal itu ke Wiranto. "Jangan sampai ini justru menjadi bola liar. Kami akan mencoba mengingatkan melalui Ketum," ujarnya. Menurut Dadang yang dibutuhkan saat ini pembentukan pemerintah yang kuat di bawah komando Presiden. Jangan sampai bergabungnya PAN justru menjadi saling sikut demi jatah kursi seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pengamat Sutrisno sendiri sudah bertemu dengan Jokowi di Istana Negara Kamis (10/9). Ia baru ditawari masuk dalam keanggotaan Ekonomi Nasional (KEN). Ia pung mengaku akan mengajukan nama-nama lain untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Diantaranya seperti Hariyadi Sukamdani (pemilik Hotel Sahid Jaya), Putri Kusumawardhani (Mustika Ratu), Sudhamek (Garuda Food). Selain itu, dia juga menyebutkan sejumlah pengamat dan akademisi seperti Hendri Saparini (ekonom dari Universitas Gadjah Mada) dan Agus Pambagio (pengamat kebijakan publik). Adapun mengenai jatah menteri, Sutrisno juga mengaku PAN tidak akan mengajukan nama ke Presiden. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Hanya saja kata dia, semua partai harus siap jika jatah menterinya dikurangi. ‎"Ini bukan masalah legowo atau tidak, itu kewenangan presiden. Kalau diajak ya siap, kalau berkurang ya siap," katanya. (Albar)