Jakarta, Obsessionnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution bersama timnya sedang memproses 134 dari 154 peraturan yang masuk dalam paket deregulasi. Paling telat akhir bulan ini, paket deregulasi ini ditargetkan tuntas. "Proses administratif kita sudah minta ada percepatan untuk sinkronisasi," kata Darmin di Jakarta, Jumat (11/9/2015). Darmin menambahkan, paket kebijakan ekonomi September I yang diumumkan Presiden Jokowi sebelumnya berhubungan dengan masing-masing kementerian. Setidaknya ada 89 aturan yang dirombak atau dideregulasi dari 154 aturan yang menghambat investasi. Namun, dari 154 aturan tersebut, hanya 134 aturan yang selesai diproses. "Kebijakan ini setelah kita sortir dari 154 peraturan, seperti yang pernah disampaikan Presiden. Ini sekarang hasil setelah kita proses dan kita kaji benar-benar ada 134 yang selesai kita proses," tambahnya. Menurut Darmin dari 134 peraturan tersebut, terdiri dari 17 Peraturan Pemerintah (PP), 11 Peraturan Presiden (Perpres), 2 Intruksi Presiden (Inpres), 96 Peraturan Menteri (Permen) dan 8 peraturan lainnya termasuk peraturan dari badan, instruksi kantor menko dan terutama dari BPOM dan BKPM. "Dari seluruhnya itu, kalau kita mau sederhanakan, sama seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Itu menyangkut perluasan dan pembukaan peluang investasi. Kemudian ada yang sifatnya pengembangan sektor, terutama industri. Ada yang sifatnya perdagangan, logistik, pengadaan bahan baku terutama untuk perikanan, hasil hutan, dan barang tambang," kata dia. Ia mengatakan sekitar 3 hari setelah kepulangan Presiden ke Tanah Air setelah lawatan ke Timur Tengah yakni pada 18 September 2015 paket deregulasi telah selesai, sehingga diharapkan pelaksanaan akan dimulai pada pekan ketiga September 2015 termasuk di dalamnya langkah monitoring dan pelaksanaan. "Yang penting implementasi, kita mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kemudian menyiapkan apa yang diperlukan lebih lanjut," katanya. (Has)