Jakarta, Obsessionnews - Setahun sudah istilah Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berhadapan di DPR RI. Asalnya KIH sebagai pendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK yaitu PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI. Sedangkan KMP pendukung Prabowo-Hatta yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat Golkar, PPP dan PBB. Persaingan antara kubu KIH vs KMP berlanjut di Parlemen saat perebutan posisi pimpinan DPR, bahkan terjadi bentrok fisik di ruang sidang. Namun saat itu kubu KMP tetap menguasai sidang paripurna dengan memenangkan ketua DPR Setya Novanto dari Golkar dan Wakil Fadli Zon dari Gerindra. Hingga pembagian komisi-komisi pun ditentukan oleh kubu KMP. Kondisi berlarut mengurai persaingan kepentingan, hingga menimbulkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Hingga 20 Oktober 2014 lalu Jokowi dilantik sebagai Presiden RI di Gedung DPR/MPR sebagai tanda dimulainya Jabatan Presiden Jokowi Dodo dan Wakilnya Jusuf Kalla. Presiden usungan PDIP ini memiliki pendukung yang banyak, namun tak bisa dipungkiri selama masa kepemimpinannya banyak terjadi kegaduhan, baik kegaduhan politik, Hukum, kesenjangan sosial, Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan malah sekarang lemahnya rupiah yang tidak bisa terbendung. Kegaduhan politik sebagaimana terjadi di Senayan, sampai fenomena Partai Golkar dan PPP, masing-masing terbelah jadi dua kubu atau memiliki kepemimpinan dualisme. Ditengarai persoalan perbedaan pendapat hingga kubu Agung Lakson hasil munas Ancol dianggap berpihak kepada pemerintahan Jokowi, sedangkan  Aburizal Bakrie hasil Munas Bali tetap berpihak kepada KMP. Begitu juga yang terjadi pada PPP masing-masing bersikukuh antara kubu Djan Faridz dan Kubu Romi hingga kemudian memiliki kepemimpinan dualisme yang tidak bisa disatukan. Tidak saja itu kegaduhan hukum juga mewarnai pentas perjalanan kepemimpinan Jokowi. Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kapolri seperti saling melemahkan hingga berhembus istilah kriminalisasi. Berlarutnya konflik ditubuh kedua lembaga ini, dinilai sebagai dampak internal melemahnya rupiah saat ini, sebagaimana kuartal 1 hanya mencapai angka ekonomi 4,7% saja. Ditambah saat ini Rupiah semakin tergerus berada diangka rata-rata Rp 14 ribu lebih. Kondisi ini melahirkan kepanikan berbagai pihak, sebagaimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana, dan lemahnya daya serap jual beli masyarakat. Apakah para amanah rakyat masih saja sibuk mengurus perbedaan pandangan kepentingan mereka, hal ini sungguh tidak diharapkan masyarakat Indonesia. Namun, kini PAN dipimpin Zulkifli Hasan pada 2 Agustus 2015, keluar dari KMP dan menuyatakan diri berkoalisi (bergabung) dengan pemerintah Jokowi. Menurut Anggota Komisi Fraksi PAN Muhamad Asli Chaidir saat ditanya Obsessionnews.com, masuknya PAN dalam pemerintah sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. Selain itu, ia menilai selama ini yang terjadi hanyalah kegaduhan, sehingga sistem pemerintah tidak dapat  berjalan dengan maksimal. “Kalau PAN Bergabung dengan Pemerintah, sebab PAN ingin memberikan penguatan kepada pemerintah supaya tidak terjadi kegaduhan. Kita ingin memperbaiki sistem, sebab kalau kita dari luar, kita tidak tahu posisi mana yang kuat. Kalau presepsi publik terhadap PAN dan Amin Rais yang dianggap tidak konsisten tidak apa-apa. Pemikiran Pak Amin itu satu, dia tidak mau pemerintahan NKRI ini pecah. Jadi Pak Amin itu mengatakan, biarlah saya di caci maki, dikatakan tidak konsisten yang penting NKRI utuh,” ungkapnya usai menghadiri seminar nasional Kebangsaan, di Jakarta, Selasa (8/9). Chaidir juga mengatakan sebutan KMP dan KIH sudah tidak relevan lagi saat ini. Ia juga menuturkan dewasa ini 70 tahun Indonesia merdeka seharusnya memiliki pemerintahan yang kuat, ekonomi yang stabil dan kehidupan sosial yang aman. “Jadi tidak relevan lagi berbicara KMP dan KIH saat ini, kan dibuktikan dengan pilkada lalu, apa ada KIH dan KMP disitu?, kan tidak ada. KMP itu hanya terasa di Senayan tapi kalau di bawah,”tidak”. Muda-mudahan ada sentiment positif terhadap luar. Indonesia itu bukannya makin lemah pemerintahannya, tapi seharusnya makin kuat,” harapnya. Anggota Majelis Permusyawaratan (MPR) RI juga ini tidak yakin jika kondisi pemerintahan saat ini terus-terus berselisih akan berdampak baik pada kemajuan bangsa, meskipun ia mengakui lemahanya rupiah saat ini bukan saja dari dalam tapi dampak dari luar. Katanya, jika terus-terus berselisih dengan berbagai kepentingan maka pemerintahan akan sulit berjalan secara efektif, sebagaimana yang dicanangkan pemerintahan Jokowi melalui Nawacita-nya. “Kalau kita terus-terus berselisih, bagaimana pemerintah ini bisa berjalan dengan efektif. Nanti 2018 itu semua partai sudah jalan sendiri-sendiri,” kilahnya. Sedangkan Ketua dewan pertimbangan partai Golkar Akbar Tanjung ditempat yang berbeda menyatakan pihak Golkar tidak akan gabung dengan pemerintahan dan tidak akan keluar dari KMP. “Kalau Golkar tidak akan Gabung,” tuturnya usai menghadiri Pembukaan acara Mukernas Parmusi di Jakarta Selatan, minggu lalu. (Asma)