‎Jakarta, Obsessionnews - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubrata meminta kepolisian melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi mobile crane di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II walaupun ada pergantian kepala Badan Reserse Kriminal Polri. "Teorinya, kalau sudah di tingkat penyidikan, harus diteruskan," ujar Sidarto di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (7/9/2015). Sidarto mengingatkan bahwa seorang atasan sedianya tidak boleh mengintervensi bawahannya dalam memproses suatu kasus hukum. Kepolisian harus melanjutkan kasus ini jika memang ditemukan bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi. "Kalau dia on the right track (di jalur yang benar) (tidak bisa diintervensi), tetapi kalau dia mainkan perkara, baru kami tegur atau copot. Kalau so far dia profesional, kami going on," tutur dia. Ia mengatakan, tidak ada yang kebal hukum, karena setiap orang sama di mata hukum. "Kalau itu soal law (hukum) mungkin nanti direvisi. Tapi sekarang ini hukum yang sekarang bahwa kalau itu memang tercium, ada korupsi, ya memang harus dilakukan, ya gimana kalau sudah sampai penyidikan," katanya. Terkait Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino yang sempat menghubungi Menteri Bappenas Sofyan Djalil usai penggeledahan Bareskrim Polri di kantornya beberapa pekan lalu. Sidarta pun menyatakan sikap RJ Lino tersebut justru menurunkan kewibawaan pemerintah. "Saya sayangkan tidak boleh itu ya. Saya tidak usah bicara soal itu. Tapi seorang dirut sampai main telepon-telepon itu saya sayangkan," ucap dia. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Penggeledahan tersebut terkait pengadaan mobil crane pada 2013 yang hingga kini masih mangkrak  di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, di saat pengusutan kasus ini tengah berjalan, Kepala Kepolisian RI melakukan rotasi sejumlah pejabat, termasuk mengganti Kepala Bareskrim Mabes Polri yang semula dijabat Komisaris Jenderal (Pol) Budi Waseso. Posisi Buwas diisi Komjen Anang Iskandar yang dimutasi dari Kepala BNN. (Has)