Surabaya, Obsessionnews - Pilkada Surabaya dinilai sangat unik dan kental konspirasi politik untuk menggagalkan Pilkada serentak di Kota Pahlawan pada 9 Desember 2015 mendatang. Demikian penilaian ‎Ketua Umum DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu.‎ Masinton mengatakan, sedikitnya ada tiga peristiwa menjadi alasan adanya konspirasi di tingkat elit politik yang turut campur tangan di Surabaya. “Aroma politiknya sangat kental. Pilkada Surabaya ini memang sangat unik,” katanya di sela konsolidasi Repdem Jatim untuk memenangkan Pilkada serentak di Hotel Utami, Sidoarjo, Minggu (6/9/2015). Lebih jauh anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan bahwa sejak awal parpol-parpol di Surabaya sengaja tidak ingin mendorong kadernya maju untuk bersaing dengan pasangan incumbent, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. “Kemudian ada yang daftar, lalu salah satu calon dari pasangan calon menghilang. Selanjutnya ada yang daftar tapi tidak lolos. Kemudian ada lagi pasangan baru, yang akan didaftarkan,” beber Masinton. Calon menghilang yang dimaksud Masinton adalah Haries Purwoko (Bacawawali) yang dipasangkan dengan Dhimam Abror (Bacawali) untuk mendaftar pada tanggal 3 Agustus lalu. “Haries Purwoko yang direkomendasi Partai Demokrat, menghilang setelah izin ke toilet. Sehingga pasangan Abror-Hariespun batal mendaftar,” ungkapnya. Selanjutnya, Partai Demokrat dan PAN kembali mengusung pasangan Rasiyo-Abror dan mendaftar pada 11 Agustus 2015. Namun, pada ‎30 Agustus lalu, KPU Surabaya mengumumkan berkas Abror dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Alasannya, rekomendasi dari PAN untuk Abror tidak identik antara yang hilang dengan yang diperbarui, dan Abror juga tidak pernah memenuhi kewajiban pajak sehingga pasangan Rasiyo-Abrorpun kembali gagal maju. “Ini kan ada upaya, ya ini masih dugaan lho, ada upaya-upaya tersistematik untuk menggagalkan Bu Risma kembali menjadi wali kota di Surabaya yang sudah menjadi pilihan rakyat,” dalih Masinton. Di singgung soal sistematisnya penjegalan Risma? Kembali Masinton menjelaskan bahwa sejak awal tidak ada yang mendaftar, kemudian ada yang mendaftar tapi calonnya hilang, lalu ada yang mendaftar tapi tidak lengkap karena rekomnya hilang, dan kemudian ada yang akan daftar baru lagi. “Apa ini bukan upaya sistematis untuk menggagalkan Bu Risma kembali memimpin,” sambungnya. Ia juga menyebut, situasi politik di Surabaya ini seperti anomali. Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta menjadi barometer politik nasional. “Apalagi, saat ini banyak yang menginginkan pemimpin seperti Bu Risma yang dekat dengan rakyatnya,” dalih politisi PDIP ini. Di sisi lain, kecenderungan partai politik tidak ingin kalah. Mereka tidak siap dengan kontestasi sehingga ibarat kalah sebelum perang. Kemudian munculnya krisis figur calon pemimpin dari kader partai. “Akibatnya, muncul konspirasi elit politik untuk menunda pelaksanaan Pilkada Surabaya tahun 2017,” tambahnya. ‎Kendati demikian, pihaknya menghormati kisruh Pilkada Surabaya ini sebagai proses demokrasi, yang harus dihormati. Menurutnya, jika sejumlah daerah gagal mengikuti Pilkada tahun ini hanya karena calon tunggal, maka azas "serentak‎" nya akan hilang. ‎ “Pemerintah harus menerbitkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Itu adalah solusi terakhir, dan saat ini masih belum perlu,” pungkasnya. (GA Semeru)