Walikota Bandung Perintahkan Serapan Anggaran Dipercepat Tahun ini
Bandung, Obsessionnews - Walikota Bandung Ridwan Kamil menginstruksikan kepada kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), lurah dan camat di Kota Bandung untuk memastikan penyerapan APBD dapat diserap semaksimal mungkin sampai bulan Desember 2015. Hal itu disampaikan Emil Sapaan Ridwan Kamil saat Workshop Percepatan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Realisasi Penyerapan APBD Tahun 2015 di Lingkungan Pemkot Bandung, di Ruang Serbaguna Balaikota Bandung, Kamis (3/9). Menurut Emil penyerapan anggaran dapat dilakukan semaksimal mungkin hingga akhir tahun, sehingga perubahan akan terjadi bagi Bandung secepatnya. "Perubahan ke arah positif itu sedang kita upayakan,"ujarnya. Untuk memecahkan masalah penyerapan yang masih rendah hingga bulan September ini, Emil mengaku telah mereformasi Inspektorat. Emil mengatakan Inspektorat tahun ini akan memeriksa pada saat-saat tertentu, sehingga jika ada masalah dapat dikumpulkan hingga hari ini. 
Dengan upaya seperti itu, menurut Emil masalah seperti adanya Kelurahan yang bermalas-malasan membelanjakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ataupun kecurangan peserta lelang dapat diantisipasi sejak dini. "Itu sudah diantisipasi dari sekarang, sehingga diharapkan penyerapan akan tinggi ditahun ini dengan cara workshop begini, bisa memetakn masalah,"ungkapnya Walaupun begitu, ia tidak memungkiri jika masih ada masalah persepsi yang belum terselesaikan. Dicontohkan Emil bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 135 juta untuk pembangunan satu ruang kelas. Menurut Emil anggaran sebesar itu di kota Bandung tidak cukup, karena standarnya pembangunannya satu ruang kelas Rp. 250-270 juta. "Jadi yang sudah dianggarkan provinsi, akhirnya Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak bisa menyerap," tegasnya. Emil menegaskan untuk penyerapan PIPPK saat ini sudah mencapai 30 persen, kegiatan dan barang hasil dari PIPPK sudah bisa berjalan dan dilaksanakan, namun pencairan di belakang. "Karena mengikuti dari belakang, seolah-olah penyerapan rendah, padahal kegiatan sudah bisa dilaksanakan," tandas Emil. (Dudy Supriyadi)
Dengan upaya seperti itu, menurut Emil masalah seperti adanya Kelurahan yang bermalas-malasan membelanjakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ataupun kecurangan peserta lelang dapat diantisipasi sejak dini. "Itu sudah diantisipasi dari sekarang, sehingga diharapkan penyerapan akan tinggi ditahun ini dengan cara workshop begini, bisa memetakn masalah,"ungkapnya Walaupun begitu, ia tidak memungkiri jika masih ada masalah persepsi yang belum terselesaikan. Dicontohkan Emil bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 135 juta untuk pembangunan satu ruang kelas. Menurut Emil anggaran sebesar itu di kota Bandung tidak cukup, karena standarnya pembangunannya satu ruang kelas Rp. 250-270 juta. "Jadi yang sudah dianggarkan provinsi, akhirnya Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak bisa menyerap," tegasnya. Emil menegaskan untuk penyerapan PIPPK saat ini sudah mencapai 30 persen, kegiatan dan barang hasil dari PIPPK sudah bisa berjalan dan dilaksanakan, namun pencairan di belakang. "Karena mengikuti dari belakang, seolah-olah penyerapan rendah, padahal kegiatan sudah bisa dilaksanakan," tandas Emil. (Dudy Supriyadi) 
Share:
