Jakarta, Obsessionnews - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida menegaskan, dalam pemberantasan korupsi saat ini butuh figur petinggi Polri seperi Budi Waseso (Buwas) yang memiliki keberanian membongkar kasus-kasus korupsi besar. Laode menilai jika benar isu pencopotan Buwas terkait gebrakannya maka akan melahirkan pencitraan buruk terhadap dua pihak. "Pihak pertama niscaya Polri sendiri, dan pihak kedua adalah Presiden Jokowi," ungkapnya kepada Obsessionnews.com, Kamis (3/9/2015). Menurut Laode, kedua pihak tersebut dapat dianggap berupaya mengamankan jaringan pejabat korup yang disasar oleh Buwas, sehingga menimbulkan pemerintah sekarang lebih mengamankan para oknum figur pejabat yang terindikasi korup. Lebih parah dari itu, lanjutnya, boleh jadi akan menjadikan negara ini dikelola oleh jaringan mafioso yang dicoba selalu dilindungi oleh para pejabat penegak hukum dan penguasa negara. "Niscaya ini akan sangat tidak sehat. Perlu dicatat, meski langkah dan kebijakan Bareskrim di bawah Buwas terkesan kontroversial dan gaduh, namun sangat progresif dalam gerakan pemberantasan korupsi melalui peran institusi Polri,” tutur Laode. “Mungkin saja ada karakter figur yang sama atau bahkan lebih kuat di internal polri ketimbang Buwas, namun mereka-mereka itu belum teruji seperti Buwas kendati masih tergolong baru di jabatan strategis di Polri itu," tambahnya. Ia menuturkan, pihak Presiden Jokowi sendiri seharusnya lebih mendorong instansi polri untuk jauh lebih produktif dalam jalankan mandatnya berantas korupsi, bukan sebaliknya menjadikan lebih itu kemudian kembali mandul. "Polri, meskipun pimpinannya diangkat oleh presiden, namun posisinya di tingkat negara "bukanlah instrumen kekuasaan presiden" melainkan (harusnya) jadi instrumen negara untuk jalan mandat di bidangnya sesuai undang-undang yang berlaku," pungkasnya. Menurut Laode, Presiden Jokowi akan sangat elegan dan produktif bila meminta polri, KPK dan kejaksaan untuk bersinerji membersihkan negara dan kekuasaan dan kenikmatan para pejabat korup, yang arahnya menjadikan Indonesia ke depan sebagai negara terbersih dari korupsi. "Para oknum pejabat korup itu sudah ada daftarnya, sudah tersedia di KPK, Polri dan kejaksaan. Namun problemnya sekarang, para pejabat pemberatas korupsi masih bergerak setengah hati untuk menjadikan masuk bui," imbuhnya. (Asma)