Jakarta, Obsessionnews - Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi momen besar, baik itu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, yang bertemu dalam situasi  ekonomi Indonesia melemah. Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi meminta Joko Widodo (Jokowi) untuk betul-betul tampil sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat. Sebab, menurutnya, situasi Desember 2015 nanti tambah tegang. “Desember tambah tegang, Pilkada ada bibit kerusuhan. Bisa dibayangkan sebanyak 262 daerah yang ikut Pilkada dan 50 terjadi kerusuhan. Jangankan 50 daerah, 3 daerah saja pihak aparat sudah tidak bisa menangani secara bersamaan. Pilkada ini sumber bibit kerusuhan untuk menjatuhkan Jokowi,” ungkapnya dalam diskusi Berdikari Institute bertema ‘Selamatkan Perekonomian Indonesia, Pemerintah Harus Ambil Tindakan Non Konvensional’ di Jakarta, Rabu (2/9/2015). Menurut Uchok, Presiden Jokowi perlu memperbaiki struktur kabinet atau menterinya. Sebab kata dia, kalangan pejabat kementerian di eselon I dan II belum selesai diperbaiki, mengakibatkan banyak anggaran yang seharusnya direalisasikan masih tersendat saat ini. Sedangkan Pengamat Sosial Politik The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo  kepada obsessionnews.com usai  diskusi mengatakan hal yang sama, dimana situasi pemilihan serentak yang akan datang dianggap sebagai titik krisis. Meski belum diketahui secara langsung eskalasi konfliknya namun Karyono memastikan akan ada konflik. “Ini titik krisis, kalau seandainya terjadi kerusuhan dan itu pasti terjadi, tapi seberapa besar ekskalasi konfliknya kita belum tahu,” tuturnya. Menurut Karyono, Pilkada serentak pada Desember 2015 nanti perlu diantisipasi terutama dalam hal keamanan, apalagi situasinya bertemu  dengan situasi ekonomi Indonesia yang memburuk. Sebab menurut dia, rasio jumlah keamanan tidak sebanding dengan jumlah penduduk. “Kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan Pilkada serentak untuk menciptakan instabilitas politik dan instabilitas keamanan, kemudian bertemu dengan situasi ekonomi yang memburuk, ini titik kritis yang harus diantisipasi,” paparnya. “Dulu Pilkada yang tidak serentak lebih muda untuk mengisolasi konflik atau masih bisa diatasi. Yang berbahaya ada tiga, lima, bahkan delapan daerah dalam satu provinsi itu melakukan pilkada bersamaan, berarti pihak keamanan harus menjaga secara insetif, terutama yang bertanggungjawab di sini adalah Menkopolhukam,” pungkasnya. (Asma)