Jakarta, Obsessionnews - Jika sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih di-anak tiri-kan, bukan tidak mungkin jumlah pengangguran di Indonesia bakal meningkat. Dan, banyak usaha yang sudah berjalan harus gulung tikar. UMKM menurut Fadhil Hasan, ekonom INDEF, merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Namun, persoalan di sektor ini juga terbilang besar. Saat ini, yang dibutuhkan UMKM bukan cuma akses kepada permodalan. Lebih dari itu, soal aturan seperti perizinan, juga menjadi masalah. Pasalnya, kalau hal ini tidak terpenuhi maka akses ke perbankan juga jadi sulit. "Saya lihat, yang dilakukan pemikir Peru, mereka tidak punya instrumen legal untuk dapat bantuan dari perbankan. Di saat yang sama tidak bisa bayar karena birokratis. Hernando De Soto mengajukan legalisasi kepada UMKM. Diberikan sertifikat usaha dan lahan agar bisa digunakan pelaku usaha untuk dapatkan kredit," jelas dia. Sementara itu, studi bank dunia mengatakan, persoalan bisnis di Indonesia ada pada izin yang terlalu lama prosesnya. Kalau biaya lebih besar ketimbang modal, bisa dipastikan tidak dapat berjalan. Fadhil memisalkan, di Bangladesh, sudah dilakukan reformasi total. Undang-Undang perbankan, dibagi menjadi dua yakni khusus untuk bank konvensional dan masyarakat miskin. "Kita belum miliki itu dan perlu diusahakan," kata dia. Selain itu, Fadhil juga menyarankan agar ada reformasi aturan, izin, serta pelayanan. Dari sektor perbankan, sekarang dikenal financial inclution yang diinspirasi BRI yang hasil kembangkan UMKM di indonesia. Tapi persoalannya, terbentur pada aturan dan koordinasi BI serta OJK. Makanya, strategi kemitraan antara perusahaan besar dan kecil bisa digunakan untuk mendorong tumbuh kembang UMKM. Misalnya saja dijadikan sub kontrakting. (Mahbub Junaidi)