Kembangkan UMKM Butuh 4 Pilar Pemangku Kepentingan

Kembangkan UMKM Butuh 4 Pilar Pemangku Kepentingan
Jakarta, Obsessionnews – Menguatnya dolar berdampak pada nilai rupiah anjlok hingga mencapai kisaran 14 ribu. Satu-satunya yang dianggap berpotensi dalam mempertahankan perputaran nilai rupiah saat ini, maka pemerintah dianjurkan untuk tetap mempertahankan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun UMKM di Indonesia dinilai tidak begitu maju disebabkan berbagai persoalan. Menurut Sigit Pramono, Ketua Umum Perbankan Nasional (Perbanas) mengatakan persoalan UMKM tidak semata-mata karena modal, namun disebabkan juga Sumber Daya Manusia yang tidak berdaya saing. “Modal penting bagi pengusaha, tapi ada persoalan yang lain, baik persoalan produksi, standar produksi dan kualitasnya, persoalan pemasaran domestik maupun pemasaran ekspor dan sebagainya, tapi  juga lebih pada persoalan sumber daya manusia,” ungkapnya dalam forum Executive Leaders Talk yang digelar Obsession Media Group (OMG) di Jakarta, Senin (31/8). Sigit memaparkan, kalau pemerintah mau melakukan pembangunan UMKM agar lebih berhasil perlu menyatukan empat pilar pemangku kepentingan. Pertama itu sebutnya pilar pemerintah yang didalamnya termasuk berbagai regulator, baik Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sektor kedua itu pilar perbankan, Perbanas, dan ketiga sektor usaha sendiri. Lanjutnya, pilar keempat adalah akademisi atau perguruan tinggi. “Empat pilar ini harus digabungkan menjadi satu, kita harus sungguh-sungguh membangun UMKM ini,” yakinnya. diskusi OMG Ia menyatakan, jika UMKM tidak didukung oleh usaha besar, maka UMKM tidak dapat memenuhi produksi dan pemasaran. Selain itu kata dia dalam mendorong kemajuan UMKM tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada Bank saja. Sebab pengalaman selama ini dalam pengembangan UMKM, bank diharapakan memberikan solusi agar bank dapat membiayai program. Menurut dia, hal itu hanyalah cerita lama yang tidak membawa hasil yang memuaskan. “Ini cerita lama dan kita sudah sering sekali kita gagal dan eloknya kita sering mengulang,” tuturnya. Ia menambahkan, kondisi saat ini berbeda dengan zaman orde baru atau zaman Soeharto. Menurutnya, saat ini tidak perlu mencari mendirikan bank UKM yang baru, lebih baik untuk mengurusi UMKM ini diserahkan saja pada ahlinya. “Menurut saya tidak perlu mencari mendirikan bank UKM yang baru, selama ini bank yang paling ahli dinegeri ini dan paling diakui oleh seluruh pelaku bank-bank dunia namanya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ia ahlinya, kalau bidang UMKM serahkan pada ahlinya BRI," sarannya. Tapi ia menyayangkan posisi BRI saat ini berebda dengan zaman orba. Dulu BRI didirikan tidak mencari peruntungan sekalipun pendirinya sendiri. Namun saat ini, BRI harus dituntut per tahunnya memenuhi target setoran BUMN pemerintah besama-sama bersaing dengan Bank Mandiri dan BNI. “Kalau tidak mencapai target setoran maka diganti direksinya,” beber Sigit. (Asma)