Inilah Syarat Bangun UMKM Yang Kuat

Jakarta, Obsessionnews - Citra usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai dewa penolong saat krisis tahun 1998 ditampik Sigit Pramono, Ketua Umum Perbankan Nasional. Dia bilang, tidak benar kalau kebangkitan ekonomi semata-mata karena UMKM. Saat itu, kata Sigit, non performing loan (NPL) yang ada di Bank Mandiri sudah melebihi angka 7%. Semua, berkaitan dengan kredit koorporasi besar. Namun juga, UMKM macet kreditnya. Benar, penyelamat ekonomi saat itu adalah UMKM. Tapi ironisnya, para pelaku yang tak pernah bersentuhan dengan perbankan. "Kalau mau bangun UMKM yang kuat, persoalannya adalah tidak melulu karena modal," kata Sigit dalam Executive Leaders Talk yang digelar Obsession Media Group di Jakarta, Senin (31/8). Persoalan lain, kata dia ada pada kapasitas produksi, kualitas, pemasaran dan sumber daya manusia. Makanya, perlu digabungkan empat pilar antara lain, pemerintah-Bank Indonesia-Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, sektor usaha dan perguruan tinggi.
Sigit menilai, tanpa dukungan usaha yang besar, persoalan produksi dan pemasaran tidak akan berjalan dengan baik. Dan ini, tidak bisa diserahkan kepada perbankan. "Ini semua harus digabungkan dan sungguh-sungguh membangun. Jangan solusi paling mudah dengan menargetkan bank kucurkan dana," sebut dia. "Ini sering gagal dan kita sering mengulang," lanjutnya. Saat ini, pemerintah meneruskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas mantan Presiden SBY. Jika tidak ada upaya terintegrasi, kata sigit, sama saja mencoba mengulangi kesalahan masa lalu karena yang dikejar hanya bank. Sekedar catatan, tahun 2010 lalu, perbankan Indonesia sudah menyalurkan kredit sebesar Rp 394 triliyun kepada UMKM. Sedangkan pada 2014, sebanyak Rp 777 triliyun. Dalam jangka empat tahun, totalnya mencapai Rp 3.800 triliyun. Ini, bukan berasal dari APBN. "Mau sampai berapa triliyun bank itu diberikan tanggung jawab ? Ini tidak menyelesaikan persoalan," cetus dia.(Mahbub Junaidi)
Sigit menilai, tanpa dukungan usaha yang besar, persoalan produksi dan pemasaran tidak akan berjalan dengan baik. Dan ini, tidak bisa diserahkan kepada perbankan. "Ini semua harus digabungkan dan sungguh-sungguh membangun. Jangan solusi paling mudah dengan menargetkan bank kucurkan dana," sebut dia. "Ini sering gagal dan kita sering mengulang," lanjutnya. Saat ini, pemerintah meneruskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas mantan Presiden SBY. Jika tidak ada upaya terintegrasi, kata sigit, sama saja mencoba mengulangi kesalahan masa lalu karena yang dikejar hanya bank. Sekedar catatan, tahun 2010 lalu, perbankan Indonesia sudah menyalurkan kredit sebesar Rp 394 triliyun kepada UMKM. Sedangkan pada 2014, sebanyak Rp 777 triliyun. Dalam jangka empat tahun, totalnya mencapai Rp 3.800 triliyun. Ini, bukan berasal dari APBN. "Mau sampai berapa triliyun bank itu diberikan tanggung jawab ? Ini tidak menyelesaikan persoalan," cetus dia.(Mahbub Junaidi) 




























