Aliansi Rakyat Jatigede Tolak Penggenangan Waduk

Bandung, Obsessionnews - Aliansi Rakyat Jatigede (ARJ) Sumedang menolak penggenangan waduk. Penolakan tersebut ditandai dengan menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (28/8). Salah seorang pengunjuk rasa Tisah Nursaidah, guru SDN Sadang - Cipaku Jatigede Sumedang yang sudah mengajar sekitar 30 tahun, namun mendapat ganti rugi sekitar Rp. 30 juta. "Mana cukup penggantian sebesar ini, mau pindah-pindah kemana saya bingung," ujar Tisah. [caption id="attachment_57585" align="aligncenter" width="640"]
Tisah Nursaidah[/caption] ARJ juga menyatakan sikap agar pemerintah menghentikan pembangunan untuk kebutuhan pemodal, Jokowi-JK dan Aher harus bertanggung jawab atas kehidupan rakyat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede, Menolak penggenangan waduk Jatigede sebelum persoalan rakyat diselesaikan seperti penyelesaian komplain ganti rugi yang diajukan oleh rakyat.
Selain itu, ARJ mendesak Penyelesaian relokasi dan pembangunan fasilitas umum, Penyelesaian persoalan prosedur pemberkasan yang murah bagi rakyat, Hentikan pengerahan militer dan polisi ke lokasi untuk menghindari kegelisahan warga yang lebih besar. Menurut ARJ, Pemerintah harus mengadakan hutan pengganti terlebih dahulu sebelum melakukan penggenangan waduk jatigede. Pemerintah juga harus menjelaskan kepada rakyat mengenai jaminan keamanan waduk.
"Pemerintah harus menjelaskan skenario penanganan situasi darurat yang akan dialami pengungsi/ rakyat terkena dampak," pinta ARJ menyerukan kepada rakyat, utamanya rakyat Jawa Barat untuk memberikan dukungan. (Dudy Supriyadi) 
Tisah Nursaidah[/caption] ARJ juga menyatakan sikap agar pemerintah menghentikan pembangunan untuk kebutuhan pemodal, Jokowi-JK dan Aher harus bertanggung jawab atas kehidupan rakyat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede, Menolak penggenangan waduk Jatigede sebelum persoalan rakyat diselesaikan seperti penyelesaian komplain ganti rugi yang diajukan oleh rakyat.
Selain itu, ARJ mendesak Penyelesaian relokasi dan pembangunan fasilitas umum, Penyelesaian persoalan prosedur pemberkasan yang murah bagi rakyat, Hentikan pengerahan militer dan polisi ke lokasi untuk menghindari kegelisahan warga yang lebih besar. Menurut ARJ, Pemerintah harus mengadakan hutan pengganti terlebih dahulu sebelum melakukan penggenangan waduk jatigede. Pemerintah juga harus menjelaskan kepada rakyat mengenai jaminan keamanan waduk.
"Pemerintah harus menjelaskan skenario penanganan situasi darurat yang akan dialami pengungsi/ rakyat terkena dampak," pinta ARJ menyerukan kepada rakyat, utamanya rakyat Jawa Barat untuk memberikan dukungan. (Dudy Supriyadi) 





























