Subang, Obsessionnews - Penghapusan dan peleburan lembaga yang dilakukan Presiden Joko Widodo disarankan hendaknya mempertimbangkan stabilitas politik dan keamanan. “Saya setuju presiden (melakukan peleburan) tetapi dengan catatan tujuannya untuk kepentingan organisiasi negara dan bangsa dan mempertimbangkan stabitas politik dan keamanan,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang (Unsub), Iwan Henri Kusnadi kepada Obsessionnews.com, Kamis (27/8/2015). Iwan berharap supaya dalam upaya perampingan dilakukan seobjektif mungkin. “Jangan pula upaya perampingan karena kepentingan politik yang didasarkan pada ketidaksukaan kepada lembaga negara tertentu,” tuturnya. Oleh karena itu, menujrut Iwan, perlu adil dan arif melihat keberadaan lembaga. “Benarkah lembaga yang ada sekarang tidak berfungsi? Padahal berfungsi menurut pihak tertentu. Jangan sampai menduga-duga atau salah menilai padahal sudah eksis,” tandasnya. Aspek penting dalam manajemen yaitu efekifitas dan efesiensi. Kedua aspek ini dibangun agar sumber daya yang ada berfugsi dengan bermanfaat tidak mubazir. Efesiensi merupakan prinsip dalam manajemen baik budgeting, manusia mapun machine. Disadari benar bahwa dalam prakteknya pengambil keputusan harus berhadapan dengan lingkungan organisasi yang komplek dengan kepentingan berkaitan sumber daya dan lain-lainnya. Idealnya organisasi itu ramping struktur kaya fungsi. “Ini selaras kalau pertimbangannya dalam rangka efesiensi. Artinya negara ini menghadapi kesulitan dalam mengutamakan anggaran untuk kepentingan rakyat dan kepentingan lembaga-lembaganya,” ujarnya lagi. Kurangi Kementerian Koordinator Iwan juga menyoroti keberadaan Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kabinet Presiden Joko Widodo yang menurutnya supaya dikurangi dan mengefektifkan fungsi Wakil Presiden. “Sebenarnya Kemenko tidak harus banyak, Karena kita sudah punya Wakil Presiden. Justru koordinator yang paling top ini Presiden dan Wakil Presiden,” jelasnya Justru Menko sekarang ini tidak bisa menyatukan Kementerian-kementerian. Walaupun di media mereka nampak tidak ada masalah. “Tetapi kita di masyarakat yang merasakan perbedaan itu. Kita perlu melihat apakah (Kementerian) yang sekarang perlu Menko atau tidak?” ujarnya. Hal yang sama, kata Iwan, keberadaan Wakil Menteri. “Saya lebih setuju tidak terlalu banyak kemeneterian apalagi harus ada Wakil Menteri segala. ‘Kan secara struktural ada Dirjen-dirjen,” ujarnya menjelaskan. Penting dilakukan saat ialah fokus Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi. “Karena (saat ini) kita dihadapkan pada daya saing terutama menyangkut sumber daya manusia dan ekonomi,” tambahnya. Ketika ditanya hubungan munculnya lembaga baru dengan euporia reformasi, Iwan berpendapat kunci reformasi yang terpenting itu ialah behavior reform (reformasi perilaku). “Bukan institusional reform (Reformasi Institusi). (Tapi) dalam perjalanan reformasilebih pada institusional reform-nya malah menjadi masalah barum,” katanya. (Ted)