Jakarta, Obsessionnews - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr Ajiep Padindang menilai Pemerintah terlampau optimis dalam menentukan Target Pendapatan Negara sebesar Rp1.800 triliun pada RAPBN 2016. “Target Pendapatan Negara sebesar 1.800 triliun terlampau optimis melihat dari kondisi ekonomi sekarang, dimana Kondisi Rupiah semakin terpuruk,” ujar Ajiep, Selasa (25/8), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Ajiep berharap Pemerintah dapat mendengarkan masukan – masukan yang diberikan oleh berbagai pihak, Khususnya DPD RI. “Saya sangat berharap Pemerintah dapat mendengarkan masukan-masukan yang diberikan terkait RAPBN 2016 ini,” tandasnya. Ia menyatakan, pembahasan RAPBN 2016 telah bergulir di DPD RI, hal ini terkait dengan salah satu tugas pokok dari Komite IV.  “Pembahasan pembahasan mengenai RAPBN 2016 telah bergulir di DPD  bersama Tim Anggaran masing-masing Komite dan juga telah mendapat masukan kajian dari Budget Office Pusat Kajian DPD,” tambahnya. Ajiep Padindang menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dari RAPBN 2016. “Pada RAPBN 2016 terdapat beberapa poin penting yang kami nilai layak untuk menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah,” terangnya. Pertama, jelas dia, ada yang dilanggar oleh Pemerintah terkait UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu rumusan tentang dana perimbangan yang dimasukkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak dibicarakan dari awal antara Pemerintah, DPD dan DPR, seperti tercantum dalam UU No.23 Tahun 2014. Kedua, lanjutnya, pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah cenderung membuat istilah – istilah yang dibuat hanya untuk membuat daerah- daerah harus berburu ke Pusat. Ada upaya membuat daerah menjadi tergantung pada pusat dan harusnya tidak seperti itu. “Ketiga  pada Pidato Pengantar APBN disebutkan bahwa dana transfer daerah seimbang dengan Belanja Kementerian dan Lembaga. Padahal belanja Pusat mencapai 1.300 Triliun lebih,dan dana transfer daerah hanya sebesar 731 Triliun.  Jumlah dana transfer daerah sebesar 731 Triliun tersebut terlihat besar karena terdapat dana desa yang bertambah,” paparnya. (Ars)