Jokowi Ingatkan Jangan Kriminalisasi Kebijakan

Jokowi Ingatkan Jangan Kriminalisasi Kebijakan
Bogor, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), para pengusaha, dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015). Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan terkait masih rendahnya serapan anggaran pemerintah. “Tujuannya agar serapan anggaran itu bisa menjadi tinggi, karena serapan anggaran kita masih rendah yaitu sampai saat ini untuk belanja modal baru 20 persen," ujar Pramono. Menurut Pramono perlu didorong upaya pemerintah untuk mengatasi hal itu. Karena para kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati maupun Walikota tidak berani membuat kebijakan mengingat ada kekhawatiran dikriminalisasi. "Intinya supaya proses di daerah itu tidak dibayangi oleh ketakutan. Karena hal yang menyangkut kebijakan itu bisa dipidanakan," katanya. Dia melanjutkan dalam UU 30 Tahun 2012 sudah mengatur dengan detail bahwa hal yang menyangkut kebijakan atau kesalahan administratif, itu harusnya sesuai dengan ketentuan, itu tidak bisa dipidanakan. "Maka diaturlah supaya selama sampai dengan pertengahan Desember itu jangan kemudian hal yang bersifat policy dan administrartif itu dipidanakan," terang Pramono. Dengan terus melonjaknya nilai tukar rupiah, yang hari ini sudah mencapai angka Rp 14.000 per dollar AS, Presiden berharap belanja modal sampai akhir tahun ini bisa terpenuhi di atas 80 persen supaya pertumbuhan ekonomi membaik. "Ada usulan dari penegak hukum bahwa di tingkat pusat ada desk percepatan untuk belanja modal. Sehingga kalau ada hambatan, diberikan kesempatan untuk melaporkan," papar dia. (Has)