Padang, Obsessionnews - Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla mengkritisi anggaran pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) karena dinilai terlalu besar dan harus dievaluasi kembali. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan membahas kembali anggaran pembangunannya dan dikurangi dari total kebutuhan anggaran yang sudah ditetapkan. “Saya sama Irman (Ketua DPD RI Irman Gusman-Red) sudah lihat anggarannya. Menara Rp 80 M, menara apa itu. Satu gedung Rp 10 M. Kalau pengurus masjid yang bikin tidak sampai setengahnya. Ini bisa cepat selesai kalau pembangunannya diserahkan dan dipercayakan pengawasannya pada masyarakat. Saya minta Menteri Pekerjaan Umum untuk membantu mengevaluasi anggaran ini,” kata Jusuf Kalla saat silaturrahmi dengan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia dan jamaah serta penyerahan secara simbolis mobil pemeliharaan mesjid/akustik mesjid di Mesjid Raya Sumbar, Padang, Minggu (23/8). Menurut Jusuf Kalla, pola penganggaran dan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat tidak seharusnya menggunakan gaya proyek. Kalaupun menggunakan metode proyek, seharusnya dibedakan dengan proyek lain, seperti pembangunan gedung ataupun kantor. “Pembangunan jangan seperti proyek. Selintas saya lihat, saya bisa kira-kirakan berapa habis anggarannya untuk bangun masjid ini, saya dulu pernah kontraktor, jadi ngerti hitung-hitungannya. Ini sudah kelewat tinggi menurut saya. Proyek itu harus dibedakan, mana proyek bangun kantor, mana yang bangun masjid, jangan sampai dikorupsi uang masjid, bahaya itu. Double hukumannya, dunia akhirat kena itu,” ujar Jusuf Kalla. Lebih lanjut Jusuf Kalla meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk membuka sumbangan dari pihak ketika untuk membangun mesjid selain dianggarkan lewat APBD. Membuka bantuan dari masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih aktif memberikan donasi dan berpartisipasi terhadap pembangunannya. Dengan pola seperti itu pembangunannya bisa lebih singkat dan tidak sampai belasan tahun seperti yang diperkirakan. “Lembaga paling transparan itu masjid. Maka serahkan pembangunannya ke pengurus masjid dan masyarakat. Masjid itu, berapa isi kotak amal, beli ini, beli itu, semua terbuka. Coba kalau anggaran transparan, setengah saja anggarannya selesai ini masjid. Penggalangan dana untuk masjid bisa dilakukan terbuka, melalui permintaan partisipasi langsung ke masyarakat, akhirnya semua merasa memiliki," kata Jusuf Kalla. Jusuf Kalla berharap pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat bisa diselesaikandalam waktu dua tahun dengan anggaran yang lebih murah 50 persen dari total anggaran yang dibutuhkan sebagaimana yang telah disusun. “Kalau tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dua tahun dengan anggaran lebih murah 50 persen dari yang sudah disusun, saya carikan yang bisa menyelesaikan dengan anggaran 50 persen di bawah itu,” tegasnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek mengatakan, percepatan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat sudah mencapai 49 persen. Serapan anggaran untuk pembangunan sudah mencapai Rp 202,2 Miliar. Sementara, untuk kelanjutan pembangunan Masjid biaya yang masih dibutuhkan sebesar Rp 220 Miliar. Pecepatan pembangunan mesjid baru mencapai 49 persen karena anggaran daerah yang terbatas. “Masjid ini telah dikerjakan dengan enam tahap. Jika dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya Rp15 Miliar untuk pembangunan, maka masjid ini akan rampung 12 tahun lagi,” kata Moenek. Moenek menjelaskan, anggaran sebesar Rp 220 Miliar yang masih dibutuhkan akan dipakaia untuk finishing pembangunan masjid, membangun empat manara, taman dan lokasi parkir, serta bangunan penunjang lainnya. Khusus untuk pembangunan menara memakan anggaran sebesar Rp 85 Miliar. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Prasaranan Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim) Sumbar Suprapto mengatakan, anggaran pembangunan masjid dan menara terkesan besar karena bangunan itu dirancang aman gempa. “Masjid Raya itu di desain tahan gempa. Bahkan bangunan ini dijadikan sebagai tempat evakuasi vertical. Kalaupun harus dievaluasi, ya kita lakukan,” kata Suporapto. (Musthafa Ritonga)