Jakarta, Obsessionnews - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan hingga saat ini Presiden Jokowi belum memberi persetujuan terhadap rencana pembangunan 7 proyek DPR. Presiden masih ingin dilakukan pengkajian lebih mendalam oleh menteri terkait. "Posisi terakhir minta dikaji kembali ke menteri terkait dan beliau minta dilaporkan segera. Secara resmi itu sikap presiden sampai hari ini," ujar Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Kamis (20/8/2015). Menteri yang dimaksud yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Presiden meyakini para menteri tersebut akan memberi laporan setiap ada perkembangan mengenai rencana dimaksud. "Kalau baru asumsi, seperti yang saya katakan tadi, kita belum pada tahapan setuju atau tidak karena yang ada adalah melakukan kajian," kata Pramono. Menurut Pramono, presiden Jokowi masih mengkaji ruang anggaran yang terbatas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Sebab katanya, anggaran yang akan datang dianggap tidak terlalu fleksibel untuk dihabiskan bukan untuk belanja modal. "Kalau ada hal itu (ruang anggaran untuk tujuh proyek), bisa dicek ke Bappenas, apakah perencanaannya ada, alokasi anggaran ada," terang dia. Saat ini pemerintah memang sedang fokus untuk menggenjot investasi dan pengembangan infrastruktur hingga mencapai target asumsi makro 2016. Sehingga kepala negara masih menimbang apakah anggaran yang dimiliki pemerintah mencukupi atau tidak. Rencana pembangunan tujuh proyek DPR yang memakan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun Itu terus bergulir meski pemerintah belum memberi persetujuan. Bahkan sayembara desain kompleks parlemen sudah dilempar ke publik. Tujuh proyek DPR itu terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Has)