Surabaya, Obsessionnews - Panglima Kodam (Pangdam) V/ Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi memastikan tidak ada ancaman gerakan komunis di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. ‎ Penggunaan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) saat acara karnaval akhir pekan lalu dinilai tidak berkaitan dengan isu kebangkitan PKI di Jawa Timur. Menurut Mayor Jenderal Sumardi, gambar palu arit dalam karnaval tersebut hanya atribut rangkaian karnaval yang menceritakan perjuangan Bangsa Indonesia dari masa penjajahan, kemerdekaan, hingga era pemberontakan G30SPKI. “Melalui karnaval, para pelajar mencoba menceritakan era penja-jahan, kemerdekaan, hingga masa pemberontakan G30SPKI. Jadi tidak ada upaya untuk menumbuhkan gerakan komunis,” kata Sumardi, Senin (17/8/2015). Dia mengaku sudah mengimbau kepada seluruh jajaran Kodim untuk tetap waspada terhadap semua bentuk gerakan dan paham yang mengancam ideologi bangsa, yang sedang beredar di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf berjanji akan tetap memproses pihak penanggungjawab karnaval budaya yang digelar Pemkab Pamekasan pada Sabtu, 15 Agustus lau, karena salah satu peserta membuat arak-arakan dengan membawa gambar palu arit yang identik dengan simbol PKI. Bahkan, kata Anas, beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap karnaval bergambar palu arit itu telah dimintai keterangan. “Sebenarnya itu bukan persoalan, itu kan salah satu rangkaian kegiatan karnaval saja. Dan itu tidak aneh-aneh,” dalihnya. Sayangnya, Kapolda Jatim tidak menjelaskan apa hasil dari pemeriksaannya terhadap beberapa penanggungjawab acara karnaval yang digelar Pemkab Pamekasan Madura. Namun, Anas berjanji tetap akan memproses kasus tersebut. “Tetap akan diproses, tapi mau dipidana apa wong, itu memang skenarionya seperti itu dan gak aneh-aneh,” bebernya. Hal ini terkait atribut PKI yang dibawa salah satu kelompok peserta karnaval dalam rangka HUT ke-70 Kemerdekaan RI yang digelar Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (15/8) lalu. Mereka membawa atribut berlambang PKI, seperti bendera berukuran dua meter persegi, logo PKI, dan gambar tokoh-tokoh PKI. Atribut itu diperagakan di hadapan Bupati, Wakil Bupati, pimpinan Polres, dan Kodim, serta pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Pamekasan dalam sebuah aksi teatrikal tentang kekejaman PKI. Polres Pamekasan juga menjelaskan alasan mengapa mereka tidak mengambil langkah cepat mengamankan sejumlah atribut PKI tersebut. Aparat Polres Pamekasan beralasan pihaknya ingin menjaga situasi karnaval tetap kondusif dan berjalan sesuai dengan skenario panitia. (GA Semeru)