Tingkatkan Kualitas Bangsa, Kemenpora Libatkan Lembaga Kepemudaan
Jakarta, Obsessionnews - Meningkatkan pembangunan tidak terlepas dari peran pemuda. Sehingga pemuda perlu mengawal reformasi dan tantangan global tentunya perlu ditopang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Lahirnya sumpah pemuda merupakan bagian perjuangan pemuda sebelum kemerdekaan Indonesia. Hingga pasca kemerdekaan perjuangan pemuda melahirkan era reformasi. Tidak sampai disitu, di era reformasi pemuda dituntut terus meningkatkan kualitas dan skill agar mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional. Pemuda diharapakan sebagai gardan terdepan dalam mendorong kemajuan bangsa, bukan untuk menciptakan konflik. Kekayaan budaya, suku, agama, dan bahasa merupakan aset bangsa yang mesti dijaga oleh pemuda saat ini. Melalui dialog interaktif lintas pimpinan organisasi dengan tema prespektif pemuda dalam keragaman agama, budaya dan keragaman sosial di Indonesaia Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI Hamka Hendra Noor menilai peningkatan kualitas pemuda perlu beberapa aspek yang harus diubah agar tetap survive. “Perlu ada peningkatan Sumber Daya Manusia, interpreneur, leadership, dan perlu ada wadah untuk mengaktualisasikan diri. Kami kan ada program beasiswa (S2) untuk melanjutkan studi diantaranya Universitas Indonesia, UGM, Unhas, UIN dengan mengutamakan aktivis,” ungkapnya di Gedung Wisma Kemenpora (14/8/2015). Ia juga mengatakan kalau informasi beasiswa dapat diakses di webside Kemenpora. Tidak saja itu, lanjutnya, Kemenpora juga selalu melayangkan surat pada Dispora se-Indonesia. “Jadi tidak ada lagi alasan tidak ada informasi. Aktivis itu wajib, kalau bukan aktivis tidak boleh sebab aktivis ini harus diakomodir. Cakupan usianya itu maksimum umur tiga puluh tahun, atau duapuluh delapan tahun sehingga bisa lulus diumur 30 tahun. Dan ketentuan ini tidak bisa tawar menawar,” tegasnya. 
Meski demikian Hamka juga menyadari kalau lembaga pemerintahan tidak mampu mewadahi semua aspek dari semua kalangan. Sehingga menurutnya perlu ada kerja sama berbagai pihak terutama lembaga organisasi kepemudaan. “Kami punya wadah untuk kita salurkan, tapi teman-teman pemuda harus proaktif. Kalau semua diserahkan tanggung jawab kepada pemerintah semua, itu tidak bisa. Saya pikir pemuda harus diberikan kesemapatan, ada lembaga keorganisasian HMI, PMII, IMM, KAMMI, dan organisasi lainnya yang harus kita dorong,” pungkasnya. Hamka juga mengharapkan dalam pengkaderan organisasi kepemudaan tidak hanya menekankan pada leadership atau entrepreneur saja namun perlu penguatan ideologi pada kader. Menurutnya, pengutan Ideologi bangsa akan menimalisir konflik yang ada. Hamka juga membantah kalau Kemenpora hanya mengurusi persoalan olahraga saja, tapi katanya Kemenpora sejak 20 tahun lalu sudah mencanangkan program Pemuda Sarjan Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3). Artinya, Kemenpora tidak hanya terfokus pada olah raga saja tapi jauh sebelumnya sudah memberikan perhatian kepada pemuda. “September nanti ada pembekalan yang ditujukan pada pemuda, tentunya kita libatkan aktivis dari berbagai prespektif keilmuan yang berbeda. Jadi ini bukan baru mau buat kebiijakan tapi ini sudah dalam proses,” sanggahnya. 
Sedangkan menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (DPP KAMMI) Andryana ditempat yang sama, dalam membangun pemuda yang kompetitif tidak hanya menyelesaikan pada kongnitif saja. “Tidak cukup pada beasiswa atau tingkat kongnitif saja tapi ada persoalan sosiologis yang perlu diperhatikan, tentunya pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan,” harapnya. Ia juga menekankan pada pemerintah agar memiliki kebijakan yang jelas dalam mengawal pemuda. “Sekarang kan masih terlihat cenderung sporadis atau pada segmen tertentu saja dan tidak mengambarkan secara utuh,” pungkasnya. Andryana juga mengatakan peran KAMMI sebagai lembaga kepemudaan saat ini sering melakukan berbagai educasi di daerah Jambi maupun Papua, kunjungan bersama di daerah perbatasan, dan melakukan aksi dijalanan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” bebernya. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpin Pusat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (DPP PMII) Aminudin, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhamdyah (IMM) Beni Pramula dan Bendahara Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bambang. (Asma)
Meski demikian Hamka juga menyadari kalau lembaga pemerintahan tidak mampu mewadahi semua aspek dari semua kalangan. Sehingga menurutnya perlu ada kerja sama berbagai pihak terutama lembaga organisasi kepemudaan. “Kami punya wadah untuk kita salurkan, tapi teman-teman pemuda harus proaktif. Kalau semua diserahkan tanggung jawab kepada pemerintah semua, itu tidak bisa. Saya pikir pemuda harus diberikan kesemapatan, ada lembaga keorganisasian HMI, PMII, IMM, KAMMI, dan organisasi lainnya yang harus kita dorong,” pungkasnya. Hamka juga mengharapkan dalam pengkaderan organisasi kepemudaan tidak hanya menekankan pada leadership atau entrepreneur saja namun perlu penguatan ideologi pada kader. Menurutnya, pengutan Ideologi bangsa akan menimalisir konflik yang ada. Hamka juga membantah kalau Kemenpora hanya mengurusi persoalan olahraga saja, tapi katanya Kemenpora sejak 20 tahun lalu sudah mencanangkan program Pemuda Sarjan Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3). Artinya, Kemenpora tidak hanya terfokus pada olah raga saja tapi jauh sebelumnya sudah memberikan perhatian kepada pemuda. “September nanti ada pembekalan yang ditujukan pada pemuda, tentunya kita libatkan aktivis dari berbagai prespektif keilmuan yang berbeda. Jadi ini bukan baru mau buat kebiijakan tapi ini sudah dalam proses,” sanggahnya. 
Sedangkan menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (DPP KAMMI) Andryana ditempat yang sama, dalam membangun pemuda yang kompetitif tidak hanya menyelesaikan pada kongnitif saja. “Tidak cukup pada beasiswa atau tingkat kongnitif saja tapi ada persoalan sosiologis yang perlu diperhatikan, tentunya pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan,” harapnya. Ia juga menekankan pada pemerintah agar memiliki kebijakan yang jelas dalam mengawal pemuda. “Sekarang kan masih terlihat cenderung sporadis atau pada segmen tertentu saja dan tidak mengambarkan secara utuh,” pungkasnya. Andryana juga mengatakan peran KAMMI sebagai lembaga kepemudaan saat ini sering melakukan berbagai educasi di daerah Jambi maupun Papua, kunjungan bersama di daerah perbatasan, dan melakukan aksi dijalanan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” bebernya. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpin Pusat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (DPP PMII) Aminudin, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhamdyah (IMM) Beni Pramula dan Bendahara Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bambang. (Asma) 
Share:
