Subang, Obsessionnews - Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang (Unsub) Jawa Barat, Iwan Henri Kusnadi, menilai reshuffle kabinet Jokowi-JK saat ini terlihat untuk memenuhi tantanan perekonomian yang dihadapi pemerintah. Menurutnya, proses reshufle adalah merupakan bagian dari evaluasi berdasarkan tuntutan yang berkembang di publik baik melalui stakeholders maupun anggota DPR. Kondisi ekonomi Indonesia yang menjadi prioritas alasannya. “Karena kondisi ekonomi ini jelas memiliki imbas kepada kabinet menteri-menterinya harus segera dilakukan perbaikan. Ini kalau dibiarkan akan berbahaya,” ujarnya kepada obsessionnews.com, Kamis (13/8/2015). Oleh karena itu, jelas Iwan, yang dirombak oleh Jokowi adalah “Tim Ekonomi”-nya. Ia berharap dengan reshufle ini bisa meningkatkan perbaikan investasi yang masuk ke Indonesia. Kelihatannya semangat pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru menempatkan investasi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti misalkan pengangguran. “Secara general saya baru melihat pada tingkat itu,” paparnya. Sementara side effect yang berdampak pada sektor lain – seperti pertumbuhan daerah – belum kelihatan. Harapannya, lanjut Iwan, investasi bisa memberikan muliplayer effect (dampak yang lebih luas) kepada sektor atau bidang pembangunan lain. “Jangan sampai investasi tidak ada dampak kepada pembangunan,” tuturnya. Misalnya, tandas dia, kepada aspek budaya juga perlu berdampak baik dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Disisi investasi itu memberikan multiplayer effect yang baik. “Misalkan apakah (investasi) sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?” terangnya. Hal ini, menurutnya, karena berhubungan dengan pembiayaan pembangunan oleh APBD. Kepada pejabat berwenang supaya diikuti dengan pertimbangan jangka panjang. Bukan untuk kepentingan jangka pendek semata tetapi lebih perlu mempertimbangkan jangka panjang. “Agreement-agreement ini perlu kecakapan-kecakapan dari aparatur pemerintah daerah bisa direalisasikan,” tambahnya. Seperti sekarang, jelasnya, investasi masuk bisa menyerap tenaga kerja. Tetapi tenaga kerja perempuan lebih besar daripada tenaga kerja laki-laki. “Ini perlu ditengahi dengan baik,” tegas Iwan. Kemudian, lanjutnya, masalah isu buruh yang tiap tahun muncul. “Perlu diciptakan hubungan industrial yang baik antara pengusaha dan buruh. Ini perlu diciptakan oleh peerintah harmoni hubungan antara buruh dan pengusaha begitu pula hubungan dengan pemerintah,” ungkapnya. Selain itu, tandasnya, tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan. Bagaimana membangun hubungan CSR dibangun harus melibatkan berbagai pihak yang terkait. “Terpenting hubungan dengan lingkungan terdekat harus dilibatkan kebijakan-kebijakan CSR,” katanya. Ditegaskan, ini tugas negara dan seluruh pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus memiliki visi ke depan supaya perkembangan industri selaras kepentingan publik. “Begitu pula sebaliknya bisa memberikan jalan terbaik kepada investor yang masuk tanpa tergangggu,” pungkasnya. (Ted)