Semarang, Obsessionnews - Kartu Tani, salah satu program andalan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kini genap memasuki tahun kedua. Meski demikian, saat ini hanya 240 Kartu Tani yang telah di distribusikan, itupun baru di satu wilayah yakni Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Didiek Hardiana menjelaskan pelaksanaan program kartu tani di kecamatan Gringsing baru bisa menjangkau kelompok tani saja, belum seluruh petani di sana. "Kami sangat menyayangkan program kartu tani yang menjadi unggulan gubernur ini belum berjalan sesuai harapan. Padahal saat ini hampir masuk tahun ketiga kepemimpinan Pak Ganjar," ungkapnya saat dihubungi Jum'at (7/8/2015). Didiek menjelaskan dalam rapat dengar pendapat dengan SKPD terkait, terungkap bahwa banyak persoalan yang menyebabkan tidak berjalannya program kartu tani. Antara lain, tidak adanya data base petani di Jawa Tengah. Selain itu, data lain seperti luas lahan pertanian, jenis jenis tanaman yang dibudidayakan dan potensi potensi pertanian lainnya juga tidak dimiliki. Disamping permasalahan data, koordinasi antara SKPD terkait dengan Biro Bina Produksi juga tidak berjalan dengan baik. Masing-masing instansi berjalan sendiri sehingga terkesan saling menyalahkan dan saling menunggu. "Dinas Pertanian dan Setbakorluh mengajukan anggaran untuk melakukan pendataan petani di Jawa Tengah. Inikan bukti tidak ada koordinasi antara mereka," tegasnya. Menanggapi berubahnya konsep kartu tani yang ditangani BRI, Didiek mengaku heran karena BRI pasti melaksanakan program kartu tani untuk kepentingan bisnis. Hal ini terbukti ketika BRI menerapkan biaya administrasi dan ketentuan tabungan bagi petani yang mendapatkan kartu tani sehingga memunculkan protes petani di Gringsing. "Harusnya kalau mau dikerjasamakan dengan perbankan, Gubernur melakukan kerjasama dengan Bank Jateng bukan dengan BRI. Kenapa malah dengan BRI?," tanyanya. (Yusuf IH)