Jakarta, Obsessionnews - Masa sidang keempat DPR telah ditutup pada Selasa (7/7/2015). Namun, sayangnya dalam masa sidang itu tidak ada satu pun produk legislasi yang berhasil disahkan oleh DPR. Padahal selain pengawasan dan anggaran, DPR memiliki tugas legislasi. Menanggapi hal itu, Agus Hermanto mengatakan, bahwa tidak dipungkiri selama sidang keempat anggota DPR banyak disibukkan dengan pembahasan pembangunan gedung baru DPR, dana Parpol dan juga program pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi. "Ya itu memang bagian dari kesibukan anggota DPR selama ini," aku Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Rabu (8/7/2015). Untuk itu kata dia, akan ada pertemuan di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi, ‎untuk membahas persoalan tersebut. Salah satu solusinya DPR akan menetapkan hari Rabu dan Kamis sebagai hari legislasi. Artinya DPR diwajibkan untuk mengunakan kewenangannya dalam hal legislasi. Selain itu, masa reses di daerah pemilihan juga akan dikurangi. Maksudnya kurang dari satu bulan. Hal ini diharapkan akan mampu menunjang kinerja DPR dalam hal legislasi. "Kita mengurangi reses, dan untuk memprioritaskan hari legislasi. Rabu dan Kamis kita akan laksanakan hari legislasi," jelasnya. Politisi Partai Demokrat ini, belum bisa menyetujui jika masa reses dikurangi dari 5 kali menjadi 4 kali‎ dalam satu tahun seperti periode DPR sebelumnya. Sebab kata dia, untuk mengurusi masa reses menjadi 4 kali dalam setahun maka,  konsekuensinya harus merubah Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3). "Kalau reses dikurangi jadi 4 kali, harus rubah dulu Undang-Undang. Paling masa reses saja yang dikurangi," katanya. Dalam masa sidang ke IV, DPR hanya bisa melakukan pembahasan terkait RUU di Badan Legislasi (Baleg) mengenai  jasa konstruksi, pertembakauan, kebudayaan, sistem perbukuan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dan pembudidayaan ikan dan petambak garam. Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan, pada masa sidang ke IV DPR memang fokus melakukan pembahasan dan harmonisasi UU. Sedangkan untuk pengesahannya akan difokuskan pada masa sidang berikutnya, yakni masa sidang ke V yang akan dimulai pada 14  Agustus 2015 "Targetnya dari penyusunan ke pembahasan kami targetkan mulai intensif pada masa sidang ke V," ujar Fadli di DPR. ‎(Albar)