Jakarta, Obsessionnews - Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) yang juga Peneliti senior Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng menyerukan, kabinet Jokowi perlu dirombak sebab mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mencerminkan kekompakan, tidak ada tindakan dan tidak ada kesatuan gerak. Menurutnya, kabinet Jokowi memiliki orinetasi pada kepentingan masing-masing, selain itu ada yang mencari popularitas dan ketenaran masing-masing. Tidak itu saja Kabinetnya juga sebagian ada yang mencari uang masing-masing dan mengabdi pada pihak lain bukan pada Presiden.” Susah kalau begitu, Rombak Total,” tegasnya pada obsessionnews.com di Jakarta, Senin (6/7/2015). Salamuddin mengatakan, tidak mesti ada pola-pola latar belakang dari professional, partai, atau ormas, baginya ukuran kabinet semestinya ikut apa arahan dan kemauan presiden. “Kalau kabinet sekarang mau ikut maunya yang lain-lain, maunya sendiri-sendiri, posnya beda-beda, bos dari menteri-menterinya beda-beda juga,” tandasnya. Kalau pemerintahan Jokowi tidak secepat melakukan langka-langkah yang kongkrit maka situasi ekonomi Indonesia akan lebih buruk dari 98, dan situasi juga akan memicu pemecatan PHK besar-besaran. “Oh ini lebih berat, 98 itukan ngak separah ini devisit transaksi berjalannya, sekarang hanya nilai tukar saja yang dihantam. Tapi kalau dihantam juga nilai tukar rupiah sampai Rp 15.000-16.000 habis kita, situasi akan lebih parah dari 98," papar Salamuddin. "Kalalu terjadi PHK besar-besaran itu sudah pasti, pengangguran dan kemiskinan meluas itu sudah pasti. Lebih berat dari 98 karena saat itu dipukul kursnya, inikan kursnya belum dipukul penuh, masih Rp 13.000 nanti kalau sampai Rp 16.000 sudalah terlambat mengatasinya,” tambahnya. Menurut Salamuddin, Jokowi mesti secepatnya mengatasi kondisi saat ini, mesti cepat reshuffle serta benahi sistim dengan kembali ke Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan kembali ketab MPR dengan menggunakan dekrit sehingga lembaga-lembaga tinggi negara bisa ikut berperan baik itu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun lembaga tinggi setara dengan presiden ikut maunya Presiden dan maunya MPR. Salamuddin mengungkapkan, sejak kuartal pertama ekonomi Indonesia sudah menunjukan penurunannya diseluruh sektornya dan seluruh aspeknya. Mulai dari industri perdagangan, keuangan, pengangguran perburuhan, penurunan daya beli inflasi. “Hampir seluruh aspek ekonomi kita sepanjang kuartal pertama 2015 itu lebih buruk dari tahun sebelumnya,” tuturnya. Ia pun menafsirkan kalau keadaan sekarang tidak mungkin bisa diselesaikan dengan mudah sebab Indonesia sekarang selain berhadapan dengan masalah internal juga berhadapan dengan situasi internasional yang juga berat, ada krisis Yunani, ada krisis babel property di Cina, ada krisi yang berpotensi akan menghantam utang singapura, yang ditafsirkan penularannya akan cepat sekali masuk ke Indonesia, karena investasi terbesar di Indonesia salah satunya di Singapore. Salamuddin mengingatkan, situasi seperti ini Indonesia butuh power kekuatan didalam yang bisa diraih antara lembaga-lembaga tinggi negara ada kesatuan tindakan, BI, OJK, harus ada kesatuan satu sama lain. “Dengan begitu maka masalah bisa diselesaikan bersama, kalau tidak ada kesatuan tindakan tidak bisa. Sehingga bagaimana supaya ada kesatuan tindakan harus ada panduan bersama, bukan nawacita." "NawaCita tidak dipandu oleh BI, OJK juga tidak mengikuti nawacita, nawacita tidak wajib oleh BI dan OJK padahal mereka lembaga tinggi penting dalam stabilitas keuangan. Maka Harus kembali ke GBHN," tandasnya. (Asma)