Ada Menteri yang 'Khianati' Jokowi

Jakarta, Obsessionnews - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu membantah adanya anggapan kalau PDI-P tidak merangkul Presiden Jokowi. Menurutnya, kader PDI-P banyak memprotes tindakan Jokowi atau kabinetnya merupakan bentuk prihatin dengan kepentingan ingin melindungi Jokowi, karena partai pemenang terus memberikan masukan-masukan positif kepada Presiden. "Memang Jokowi dengan PDI-P tidak boleh terpisah, dan Nawacita itu konsepsi PDI-P. Dalam konteks pemerintahan hari ini dengan Jokowi berjalan beriringan dimana partai selalu memberikan masukan-masukan. Bahkan kapan pun dimana pun selalu memberikan masukan, sebab kita merasa tanggungjawab yang sama dalam mengawal kemajuan bangsa. Bukan saja presiden, Partai PDI-P juga bertanggungjawab pada bangsa dan negara," papar Masinton dalam diskusi Aktual bertema "Siapa Kena Reshuffle" yang digelar di Jakarta, Minggu (5/7/2015).
Menurut Masinton, PDI-P membeberkan soal menteri yang merendahkan kredibilitas Jokowi sebagai simbol negara bagian informasi yang harus disampaikan baik kepada presiden maupun pada publik. Meski diketahui sangat berat, tapi menurutnya, hal itu bagian menjaga kedaulatan simbol-simbol lain. "Kami berkepentingan agar presiden tidak diganggu dengan hal-hal begitu. Selain disampaikan pada presiden kita sampaikan pada publik bahwa ada pembantunya yang tidak sejalan atau tidak loyal dengan tujuan Jokowi yaitu Nawacita. Kita tidak bermaskud mengadu domba, dan kami mengingatkan agar kabinet taat saja kalau tidak taat keluar saja," tegasnya. Menurutnya, ada beberapa menteri yang tidak sejalan dengan Nawacita ada juga menjauhkan presiden baik itu dari partai, dari pendukung relawan. "Persoalan ini kita sampaikan langsung kita kritik. Ada kita sampaikan kepda presiden langsung, juga ada kita sampaikan secara umum. Kita perlu mengawal pemerintahan sampai akhir kepemimpinannya," tandasnya. "Kita tidak mengotomikan independen dan partai politik dikabinet. Jadi, kita menganggap bahwa yang independen yang mengkalime profesional tapi tidak profesional bertugas dalam kabinet. Makanya partai menyampaikan agar pemerintahan ini konsisten berjalan pada nawacita dan trisakti karena kita meyakini itu," paparnya. Ia menambahkan, PDI-P juga meyakini kalau banyak menteri yang tidak memahami nawacita baik secara ideologi maupun kebijakan, sehingga penting untuk melakukan reshuffle agar menempatkan orang sesuai profesinya dan perlu ada keterwakilan. "Kalau pahamnya neolib tidak ada tempatnya di Nawacita. Waktu itu pernah PDIP mengusulkan kabinet Trisakti bukan kabinet kerja. Kalau PDI-P getol mengritik karena kita berkepentingan mengawal Nawacita. Kita juga menyampaikan bahwa ketentuan reshuffle kita serahkan sepenuhnya kepada presiden," tandas Masinton. "Kita juga mengusulkan terjadi keseimbangan sebab kabinet sekarang belum 50 plus satu. Bukan saja kalangan politik tapi latar belakang dari ormas harus terepresentasi sehingga ukurannya bisa terwakili," tambahnya. (Asma)
Menurut Masinton, PDI-P membeberkan soal menteri yang merendahkan kredibilitas Jokowi sebagai simbol negara bagian informasi yang harus disampaikan baik kepada presiden maupun pada publik. Meski diketahui sangat berat, tapi menurutnya, hal itu bagian menjaga kedaulatan simbol-simbol lain. "Kami berkepentingan agar presiden tidak diganggu dengan hal-hal begitu. Selain disampaikan pada presiden kita sampaikan pada publik bahwa ada pembantunya yang tidak sejalan atau tidak loyal dengan tujuan Jokowi yaitu Nawacita. Kita tidak bermaskud mengadu domba, dan kami mengingatkan agar kabinet taat saja kalau tidak taat keluar saja," tegasnya. Menurutnya, ada beberapa menteri yang tidak sejalan dengan Nawacita ada juga menjauhkan presiden baik itu dari partai, dari pendukung relawan. "Persoalan ini kita sampaikan langsung kita kritik. Ada kita sampaikan kepda presiden langsung, juga ada kita sampaikan secara umum. Kita perlu mengawal pemerintahan sampai akhir kepemimpinannya," tandasnya. "Kita tidak mengotomikan independen dan partai politik dikabinet. Jadi, kita menganggap bahwa yang independen yang mengkalime profesional tapi tidak profesional bertugas dalam kabinet. Makanya partai menyampaikan agar pemerintahan ini konsisten berjalan pada nawacita dan trisakti karena kita meyakini itu," paparnya. Ia menambahkan, PDI-P juga meyakini kalau banyak menteri yang tidak memahami nawacita baik secara ideologi maupun kebijakan, sehingga penting untuk melakukan reshuffle agar menempatkan orang sesuai profesinya dan perlu ada keterwakilan. "Kalau pahamnya neolib tidak ada tempatnya di Nawacita. Waktu itu pernah PDIP mengusulkan kabinet Trisakti bukan kabinet kerja. Kalau PDI-P getol mengritik karena kita berkepentingan mengawal Nawacita. Kita juga menyampaikan bahwa ketentuan reshuffle kita serahkan sepenuhnya kepada presiden," tandas Masinton. "Kita juga mengusulkan terjadi keseimbangan sebab kabinet sekarang belum 50 plus satu. Bukan saja kalangan politik tapi latar belakang dari ormas harus terepresentasi sehingga ukurannya bisa terwakili," tambahnya. (Asma) 




























