Jakarta, Obsessionnews - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengungkapkan bahwa kabinet kerja tidak relevan dengan Nawacita Presiden Jokowi. Menurutnya, kabinet kerja tidak memiliki filosofi yang jelas, sedangkan Nawacita memiliki filosofi yang jelas. Makanya tidak heran kalau kabinetnya hanya tahu kerja tetapi tidak memahami maksud Nawacita. Selain itu, menurutnya,  ketidakpastian bidang hukum dan politik menjadi warna dalam pemerintahan Jokowi. Ia juga menilai sikap PDI-P kurang merangkul Jokowi dan terlihat tidak kompak, dan ini dianggap refleksi kegalauan PDI-P dalam pemerintahan Jokowi. "Siaplah menjadi oposisi dan partai pemenang, dan rangkullah Pak Jokowi dengan kasih sayang. Kekuasaan itu menggoda itu ilmu jamak dan tidak jamak kalau tidak disampaikan secara tidak dewasa. Jangan sampai terjadi disfungsi kelembagaan. Apalagi mengenai birokrasi. Jokowi harus menjadi rol mode pemerintahan," tegas Siti Zuhro, Minggu (5/7/2015). Menurutnya, Jokowi terkenal dengan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tapi tidak menetapkan sistem yang kompleks. Itu permasalahan yang belum diuraikan. Kata Zuhro kondisi sekarang juga sulit dipetakan sebab komunikasi bukan satu pintu lagi, dibandingkan dengan Orde lama bisa dipetakan, Orde baru saja jelas pintu masuknya. Sehingga saat ini ada fragmentasi klime yang mempengaruhi. "Jokowi tidak punya pilihan lain, sebab membangun komunikasi yang baik tidak bisa dilihat lagi sebagai kader PDIP. Tidak bisa begitu, jangan dipora-porandakan bangunannya jadilah partai yang siap menahan persoalan. Selain memperbaiki komunikasi politik jangan pula kasi sela dimana kekuatan lain mau mempora-porandakan semuanya. Kita menghormati pemimpin dari segi komitmen dan konsistensinya, dan kita harus mengingatkan itu," imbaunya. Menurut Siti Zuhro, Jokowi harus tetap diterima baik dari infrastruktur politik seperti cocial coviety/LSM, pengamat, Media, Ormas, kalangam partai, supaya klime Jokowi baik bukannya menurun. Selain itu PDIP harus jadi pendukung liding partai di partai kualisi KIH. "Saya ingin institusional tidak dibawah pada hal personal, dan harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal," tuturnya. (Asma)