Antisipasi Krisis, Presiden Perlu Reshuffle Secepatnya

Antisipasi Krisis, Presiden Perlu Reshuffle Secepatnya
Jakarta, Obsessionnews - Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan tidak perlu mereshuffle kabinet secara menyeluruh. Namun menurutnya, yang perlu direshuffle kabinet yang tidak taat pada Presiden Jokowi. “Saya kira tidak perlu dirombak semuanya lah, kan ada juga yang berprestasi dengan disesuaikan posisinya, sekali lagi tergantung evaluasi. Presiden kan sudah melakukan evaluasi, kan tidak perlu diekspos , ini kan sudah ngomong sudah ada rapor para menteri, sudah ada hasil evaluasi, kan tidak mungkin diekspos sekarang,  itu hanya presiden yang mengetahui,” bebernya pada Obsessionnews.com (5/7/2015), Menurutnya, Jokowi perlu secepatnya mengambil tindakan reshuffle sebelum krisis moneter terjadi, apalagi situasi internasional mempengaruhi lemahnya daya ekonomi Indonesia saat ini, sebab kalau reshuffle disaat situasi nasional dilanda krisis maka itu percuma saja. “Saya pikir Jokowi segera mengambil langkah-langkah kongkrit melakukan reshuffle sebelum krisis terjadi, percuma kalau reshuffle dilakukan pas pada saat krisis terjadi. Lihat apa yang terjadi dipemerintahan Soeharto dia melakukan reshuffle kabinet, pergantian menteri tapi krisis sudah terjadi. Terjadinya krisis ekonomi akibat pemerintah gagal melakukan perbaikan, situasi itu linear dengan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Itu bahaya kalau sudah terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan terjadi krisis sosial maka upaya reshuffle itu sia-sia saja,” tandasnya. Karyono juga menyerukan  kabinet Jokowi perlu dikompakan, sebab diantara menteri terlihat ada miss komunikasi, miss koordinasi. “Itu betul terjadi menurut saya, itu yang perlu diperbaiki. Salah satu upaya reshuffle kedepan itu adalah memperbaiki kinerja pemerintahan Jokowi-JK agar sesuai dengan visi nawacita,” tuturnya. Karyono juga  tidak mau mendikotomikan latar belakang kabinet apakah partai politik, dari professional yang penting menteri memiliki kompentensi kapasitas tract record, integritas, loyalitas. “Terserah dia mau dari kalangan partai atau professional, militer dari kalangan lain boleh. Saya kira lebih pada output lah,”pungkasnya. (Asma)