Jakarta, Obsessionnews - Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, kini reshuffle seolah dianggap sebagai hal yang tabu padahal di masa kepemimpinan Soekarno dan Soeharto pernah melakukan reshuffle di kabinet kepemimpinannya. Meski kepemimpinan Soekarno saat itu relatif singkat. Jadi, menurut Karyono, kalau ada  keinginan memperbaiki performa kepemimpinan kedepan maka reshuffle sudah merupakan hal yang wajar jika dilakukan saat ini. Ia menegaskan, adanya isu reshuffle sebab kabinet kerja Jokowi tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan publik. "Kalau menunjukkan kinerja baik maka tidak ada isu reshuffle. Tapi karena sebab ada yang tidak memuaskan publik, wajar saja ada isu reshuffel," ungkapnya dalam acara diskusi Aktual yang bertema Siapa Kena Reshuffle? yang digelar di Jakarta, Minggu (5/7/2015). Karyono menilai, alasan kuat berbagai kalangan mendorong isu reshuffle disebabkan kondisi ekonomi Indonesia menurun sejak kuartal pertama meleset 4,7%. Indikator melemahnya mata rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat dengan mencapai tiga belas ribu rupiah dianggap sebagai masalah serius saat ini. "Kalau masuk level lima belas ribu susah, ini masalah sikologis kan, sangat berbahaya," tuturnya. Ia pun melihat sudah ada signal reshaffle dari Istana. "Jokowi itu kemarin memanggil para ekonom di Istana lebih dari empat jam, sehingga Jokowi tentunya kelihatan care mengenai isu ekonomi dan reshuffle. Hal ini dibuktikan konsumsi masyarakat sekarang rendah jika dibandingkan dengan menurunnya ekonomi APBNP 2014 lalu," tandasnya. "Apalagi ada perubahan momenclature, misalnya belum ada dirjen ditingkat direktur ini menganggu kerja tingkat menteri. Apapun bentuknya bukan saja leadership tapi performa juga Jokowi menentukan keberhasilan pemerintah," tambahnya. Menurut Karyono, mazhab menteri ekonomi akan menentukan arah ekonomi Indonesia, kalau pake mazhab liberal maka akan kearah liberal. Selain itu faktor kedua perlunya reshuffle kabinet didasari dari survey tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi dimana  berada dibawah level lima puluh persen  atau mendapat lampu kuning, terutama dibidang hukum dan ekonomi. "Kebijakan ekonomi menurut saya tidak hanya lemah tapi kebijakan ekonomi bertentangan denang konsep nawacita. Apalagi Rini (Menteri BUMN) pernah mewacanakan perlunya menjual BUMN dengan alasan macam-macam," ungkap dia. Kemudian, lanjutnya,  Menteri BUMN Rini memiliki berbagai kebijakan kontroversial misalnya mewacanakan pihak asing bisa menjadi Direktur BUMN. "Ini kan kebijakan paradoks. Apalagi Menteri Lingkungan Hidup juga mengatakan sumber daya air boleh dikelola oleh asing. Air kan kebutuhan yang penting bagi kita, kenapa harus dibuka pasar bebas, ini melanggar Nawacita," tutur Karyono. Karyono juga menyoroti sektor energi baik dari soal harga BBM yang dinaikan dalam kurung waktu tidak cukup dua bulan, meskipun sebelumnya telah didiskusikan dengan DPR. Tapi menurutnya tindakan itu malah mendorong instabilitas kenaikan harga, bahan pokok, inflasi serta daya jual beli masyarakat menurun. Meski demikian, jelasnya, kondisi yang terjadi tidak terlepas karena faktor politik. Dan menurutnya itu hal yang wajar saja kalau ada politik interes ditubuh kabinet. "Sulit dipungkiri ada isu kepentingan politik ditubuh kabinet. Sulit ditepis kalau tidak ada politik interes. Saya pikir itu hal wajar saja, hal yang tabu itu jangan dibuat dikotomi," ujarnya. "Kalau saya tidak mau dikotomi mengenai persoalan kepentingan politik. Ukurannya harus kopentensi, memiliki kapasitas track rekord, integritas, dan loyalitas. Kalau ada menteri menjelek-jelekan presiden dibelakang presiden itu melanggar juga etika," imbuhnya. Menurut Karyono, spirit untuk melakukan reshuffle tidak sekedar bagi-bagi kekuasan, tapi didasari dengan pertimbangan yang subjektif. "Jokowi menurut saya cukup melakukan evaluasi kinerja menteri. Kembalikan saja pada trisakti, katakanlah ada satu tim mengevaluasi kinerja menteri, sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja menterinya. Tapi awalnya harus memiliki skema yang jelas," tandasnya. "Tapi menurut saya trisakti dan nawacita belum menjadi visi bersama. Selain itu dalam agenda pemerintahan faktor arahnya akan jelas terjadi resosing dan harusnya membuat fakta integritas. Semua harus setia pada Nawacita Jokowi dengan mengarah pada kebijakan," terangnya pula. (Asma)