Jakarta, Obsessionnews – Berbagai cara dilakukan oleh penguasa Orde Baru (Orba) untuk melanggengkan kekuasaannya dengan memenangkan Golkar. Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibonsai. Saat itu di era Orde Baru peserta pemilu hanya tiga parpol, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Demikian diungkapkan Ketua Pimpinan Majelis Penasihat Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Bachtiar Chamzah dalam acara orientasi dan pembekalan Pengurus Pusat (PP) Parmusi di Jakarta, Jumat (3/7/2015) malam. Penguasa Orde Baru melakukan intervensi terhadap tokoh-tokoh PPP dan PDI. Di PPP, misalnya, pemerintah menempatkan pendiri PPP yang berasal dari unsur Nahdlatul Ulama (NU) Idham Chalid sebagai Presiden PPP tapi tak diberi wewenang. Sementara jabatan Ketua Umum PPP diberikan kepada Mintaredja yang dinilai dapat dikendalikan pemerintah. PPP merupakan fusi dari empat parpol Islam tahun 1973, yakni Partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Dalam perjalanannya, partai ini tak pernah lepas dari konflik internal yang diciptakan oleh pemerintah. (ARH)