Jakarta, Obsessionnews - Reshuffle Menteri pada kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi perbincangan yang hangat dimasyarakat, yang seharusnya persoalan itu merupakan isu para elit-elit politik. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani mengatakan, masyarakat itu kan seharusnya bagaimana pemerintah bisa mengendalikan harga barang karena ini mau lebaran gimana barang-barang mudah didapat dan terjangkau. "Jadi kalau ada perosoalan reshuffle itu isu elit, sehingga Presiden harus mengatasi itu," ujar Sri di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2015). Menurut dia, isu reshuffle muncul setiap saat, ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu juga seperti itu, ketika enam bulan pertama pasti ada reshuffle, karena orang-orang elit mencoba untuk melihat berbalesannya gimana. "Apa lagi ketika setelah itu terpilih Ketum baru di parpolnya masing-masing. Kemudian mengubah arah koalisi," jelas Sri. Sri melihat, sekarang Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) makin kabur, padahal, kata dia, masing-masing ingin melihat keduanya bisa bekerja sama. "Terahir saya dengar Nasdem bilang ngak papalah orang KMP masuk Kabinet, lalu orang KIH bilang gimana nanti kita kekurangan kursi, jadi itu elit bagaimana Presiden harus memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan," terangnya. Menurutnya, urusan reshufflle itu urusan pekerjaan. jadi ada kepastian juga untuk masyarakat bahwa Reshufflle itu menjadi lebih baik atau malah tidak baik. "Kita ingin melihat Reshufflee ini dalam konteks bukan menjadi isu yang untuk tawar menawar tapi penempatannya yaitu untuk apa sih mengganti menteri?. Soalnya dianggap tidak bisa menerjemahkan kebijakan fungsinya presiden bukan karena persoalan bagi-bagi kursi yang belum selesai," pungkas Sri. (Purnomo)