Jakarta, Obsessionnews - Forum Keadilan untuk Kedaulatan Energi (FPKE) Arif Rahman menilai pemerintah kabinet Jokowi mengingkari janji NawaCitanya yang seolah ingin memperbaiki tata kelola migas tapi ternyata ada wacana BUMN khusus. Menurut Arif, BUMN khusus dibentuk hanya bagian transformasi SKK migas lalu ke BUMN khusus. “BUMN khusus yang ditempuh itu hanya akan menjadi lembaga yang sama, penjahat-penjahat migas, perampok migas berkumpul di sana. Selain itu, menyikapi juga peran BP migas yang memang selama ini menjadi sarang mafia juga,” ungkapnya dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2015). Arif mengaku, berdasarkan informasi tepercaya yang diterima langsung dari eks pejabat PT. Migas, kalau setiap ada pembubaran PT. Migas hanya akan jadi motif bermain untuk kepentingan beberapa pihak. ”Beberapa informasi yang saya terima dari eks pejabat PT. Migas bahwa setiap ada pembubaran PT. Migas akan selalu ada tujuannya adalah untuk menjadi media olahan atau ruang bermain baik itu untuk kepentingan DPR atau kepentingan pemerintah, pemodal, maupun perusahaan asing. Karena memang rumah itu sudah tercium busuknya maka dalam revisi UU migas ada wacana itu diiming-imingkan BUMN khusus,” bebernya. Ia pun menilai, BUMN khusus yang akan ditempuh itu akan menjadi lembaga yang sama, penjahat-penjahat migas, perampok migas berkumpul disana. Selain itu menyikapi juga peran BP migas yang memang selama ini menjadi sarang mafia juga. “Kita juga selalu diduakan kareana produk dari turunan UU Migas No. 22 tahun 2001 ada tiga BP migas satu PT Migas kalau kita masuk secara ekspilisit peran BUMN tiga saudara. Kita tetap mendorong revisi UU migas ini menjadi UU migas yang berpihak kepada rakyat, yang berpihak pada kepentingan nasional, dan kita menjadikan UU sebagai landasan hukum untuk mencegah para mafia itu bermain,” harapnya. Selain mendesak pemerintah megelola Blok Mahakam, FPKE mengatakan dengan tegas juga menolak BUMN khusus. Menurutnya, mereka tidak akan segan-segan melempari kantor BP Migas, jika mafia akan mengatur dari hilir mengenai migas sebagaimana banyak bermain di republik ini. “Saya pikir semua potensi kelompok masyarakat khusus menyuarakan soal dua itu pertama bubarkan SKK migas dan BUMN khusus. Kita juga akan melakukan sinergisitan dengan anggota DPR RI komisi VII dimana kita yakin dengan naluri moral dan integritas Komisi VII tidak akan tergadai, tidak akan terbeli oleh penjahat-penjahat migas yang merseliyuran di komisi VII maupun BP migas," tandas dia. "Kami juga tidak akan segan-segan melempari kantor ESDM kalau masih menjadi sarang korupsi, kasus Jero Wacik dan kasus lainnya menjadi bukti bahwa ESDM masih menjadi sarang korupsi. Dan selanjutnya lagi-lagi kami tidak segan-segan menagi janji Jokowi-JK melalui nawacitanya,” tambahnya. (Asma)