Jakarta, Obsessionnews - Para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) boleh bergembira. Pasalnya, pemerintah bakal kembali mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai 1 Juli mendatang. Dana yang disiapkan, mencapai Rp 30 triliyun dengan patokan bunga 12% dari sebelumnya 21%. Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan Keputusan Presiden guna memayungi penyalurannya. Dan, tak ada perubahan skema penyaluran dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam menurunkan tingkat bunga subsidi ditambah Rp 500 milyar. Jadi totalnya Rp 900 milyar. Bagi peminjam KUR yang memakai jaminan, maksimal dana yang bisa didapat mencapai Rp 500 juta. Sementara tanpa jaminan Rp 20 juta. Beberapa bank penyalur KUR yang sudah ditunjuk secara resmi antara lain PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, diturunkannya bunga KUR menjadi 12% bertujuan agar UMKM bergairah lagi dengan adanya dukungan pemerintah. Target Penyaluran Sejak tahun 2007 hingga 2013, pemerintah dan perbankan telah menggelontorkan KUR mencapai Rp 117 triliyun. Menurut Syarief Hasan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM, terlampaui-nya nilai KUR tiap tahun lantaran untuk mengaksesnya sangat mudah dengan rata-rata interest KUR 0,95% sebulan. Pada 2012, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak Rp 30 triliyun. Namun pada kenyataannya, dana yang disalurkan mencapai Rp 33 triliyun. Di tahun berikutnya, kucuran menyentuh angka Rp 36 triliyun. Padahal target cuma Rp 35 triliyun. Tapi, pencapaian itu bukan tanpa hambatan. Besarnya kredit macet atau non performing loan (NPL) pada 2014, sempat membuat pemerintah berniat memangkas penyaluran KUR di tahun ini. Sebab di tahun sebelumnya, NPL mencapai 4,2%. Gara-gara NPL, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pernah menyatakan, target penyaluran KUR tahun ini hanya Rp 20 trilun atau berkurang 30% dari tahun lalu yang mencapai Rp 30 triliun. Namun banyak kalangan meminta agar target kucuran tidak dipangkas. Sulitnya Akses dan Pintu Ketiga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pernah mengeluhkan sulitnya dana KUR diakses masyarakat setempat. Di hadapan sejumlah perwakilan bank dan pengusaha pada kegiatan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri di Palu, Senin (16/2) lalu, dia bilang seharusnya pelaku usaha dibantu. Menurut Longki, dengan alasan kehati-hatian, pihak bank akhirnya sulit membantu. Prosedur pun kian berat lantaran banyak pelaku UMKM diminta menyediakan jaminan berupa sertifikat tanah. "Dulu waktu saya masih Bupati Parigi Moutong, cukup dengan rekomendasi bupati, KUR itu bisa cair. Sekarang macam-macam alasan," kata Longki saat itu. Sulitnya dana KUR diakses masyarakat rupanya menjadi peluang bisnis baru. Usaha-usaha berkedok Koperasi banyak bermunculan. Prosedur yang diterapkan pun hampir seragam. Pinjaman di bawah Rp 10 juta, cukup menggunakan jaminan berupa surat kendaraan bermotor roda dua. Di atas itu, harus pakai bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) roda empat. Jika pinjaman menyentuh angka di atas Rp 100 juta, jaminannya sertifikat tanah. Menjelang dana dicairkan, sudah ada potongan ini-itu yang jumlahnya mencapai 15%. Sementara pengembaliannya, bisa membengkak jadi Rp 120 jutaan. "Sistemnya sudah begitu," kata salah satu pelaku Koperasi yang ditemui obsessionnews.com di Jakarta. (Mahbub Junaidi)