Jakarta, Obsessionnews - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbeda sikap dengan Fraksi Demokrat di DPR terkait program pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi. SBY justru menolak dana tersebut yang sudah disahkan aturannya dalam sidang paripurna DPR Selasa (23/6/2015). Apakah main dua kaki? Yang jelas, menurut SBY, dana aspirasi perlu ditinjau ulang konsep dan mekanismenya agar klop dan tidak bertentangan dengan rencana eksekutif. Sebab katanya, untuk menitipkan dana Rp 20 miliar per anggota tiap tahunnya dalam sistem APBN dan APBD dinilai tidak gampang. "Ingat, APBN direncanakan dan disiapkan dgn proses "dari atas dan dari bawah" secara terpadu, bertahap dan berlanjut. Di mana masuknya? Bagaimana jika usulan program yg gunakan dana aspirasi itu tidak cocok dan bertentangan dgn prioritas dan rencana pemda setempat," ujar SBY dalam akun Twitternya Selasa (23/6/2015). Pentolak Partai Demokrat ini mempertanyakan lima hal terkait dana aspirasi. Pertama, bagaimana menjamin penggunaan dana aspirasi tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Kedua, kalau anggota DPR RI punya dana aspirasi, bagaimana dengan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten kota yang dinilai lebih tahu dan lebih dekat ke dapil? Ketiga kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN dan APBD tidak "di tangan" eksekutif dalam perencanaannya. "Betapa rumit dan kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencananya sendiri," terang SBY. ‎Keempat, Kalau anggota DPR punya "jatah dan kewenangan" untuk tentukan sendiri proyek dan anggarannya,lantas apa bedanya eksekutif dan legislatif? Kelima, Bagaimana akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak "dipegang" sendiri oleh anggota DPR? Semenjak awal Fraksi Demokrat di DPR memang tidak pernah memberikan ‎sikap yang jelas terhadap dana aspirasi, apakah menolak atau mendukung. Para anggotanya cenderung diam atau memberi pernyataan yang kurang jelas jika dimintai tanggapan soal dana aspirasi. Puncaknya, ketika sidang paripurna digelar anggota dari Fraksi Demokrat‎ hampir tidak ada memberikan suara tentang dana aspirasi. Ketika tiga fraksi menolak, Partai Nasdem, PDI-P dan Hanura. Demokrat juga tidak memberi dukungan. Hingga akhirnya pimpinan sidang memutuskan usulan dana aspirasi disahkan. (Albar)