Reshuffle Kewenangan Presiden, DPR Jangan Ikutan

Jakarta, Obsessionnews - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyarankan agar anggota DPR tidak perlu mendorong-dorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sebab, persoalan itu sudah menjadi kewenangan penuh Presiden. "Saya kira anggota DPR tidak perlu mendorong Presiden untuk melakukan reshuffle. Itu sudah menjadi hak Presiden," tutur Agus di DPR, Senayan, Jumat (19/6/2015). Menurut Agus, DPR cukup mengkritisi kinerja pemerintah, mana sekiranya menteri yang memiliki kinerja yang bagus dan mana yang buruk. Hal itu kata dia, sesuai dengan tugas dan kewenangan DPR mengenai pengawasan. "Kalau kita kritisi boleh tapi kalau mendorong tidak perlu," terangnya. Kritik itu sebenarnya untuk memberikan penilaian tentang kinerja menteri, yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan Presiden jika ingin melakukan reshuffel. Dalam konteks itu, Agus menilai tidak ada salahnya. Bahkan, ia mendukung anggota DPR yang memiliki pemikiran yang kritis. "Jadi Presiden punya pertimbangan, mana menteri yang harus diganti, dan mana yang harus tetap dipertahankan," terangnya. Semua kata Agus punya konsekuensi masing-masing. Bila ada menteri yang tidak bagus kinerjanya tapi masih dipertahankan, maka Presiden harus berani bertanggung jawab. Bukan malah mencari kambing hitam. Politisi Partai Demokrat ini, secara pribadi menilai kinerja menteri yang kurang bagus menurutnya, adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djali. Selama ini perekonomian Indonesia dinilai mengalami kondisi terpuruk dibanding pemerintah sebelumnya, dimana cadangan devisi selalu turun. "Bayangkan kita mau beli minyak saja harus pakai dollar, rupiah terus melemah. Bisa saya katakan, ekonomi kita sudah menuju titik nadir," terangnya. Selain, Menko Perekonomian, menteri yang memiliki rapor merah menurut Agus adalah Rini Soemarno. Di bawah kepemimpinannya, BUMN dinilai telah dijadikan alat untuk bagi-bagi kekuasan. Kata Agus banyak Komisaris dan Dirut BUMN yang diangkat oleh Rini tapi tidak memiliki kapasitas yang mumpuni. "Seperti Bulog, masa Direkturnya adalah mantan Direktur BRI, ini kan sesuai dengan bidang Bulog yang mengurusi ketahanan pangan," jelasnya. (Albar)





























