Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan calon Wakil Panglima TNI ditentukan melalui proses internal. Presiden hanya akan menyetujui siapa nama calon yang diusulkan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes TNI. "Itu normal saja, Wanjakti lalu Panglima usulkan ke Presiden tentunya di Mabes TNI itu ada proporsi jabatan bintang 4, bintang 3 untuk masing-masing angkatan," ungkap Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6/2015). Andi Widjajanto mengatakan pengangkatan Wakil Panglima TNI akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai organisasi susunan TNI. Dia mengakui saat ini rancangan Perpres tersebut sedang dalam tahap finalisasi, diharapkan akhir Juli tahun ini sudah rampung. "Ya kalau panglimanya masih pak Moeldoko, perpresnya sudah jadi dan Presiden setuju ada wakil panglima, bisa saja pak Moeldoko yang usulkan calon wakil panglima," katanya. Dia melanjutkan dalam rancangan perpres disebutkan wakil panglima memiliki fungsi komando yang selama ini hanya ada pada Panglima TNI. Walaupun jabatan wakil panglima ini sudah ditetapkan bukan berarti kebedaraan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ditiadakan. "Jadi dia (wakil panglima) lebih operasional daripada Kasum yang sifatnya cenderung lebih administratif di Mabes TNI," terang Andi. Sebelumnya wacana menghadirkan kembali jabatan wakil panglima TNI muncul Maret silam. Ketika itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko berkata, jabatan yang dihapuskan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu dapat menggantikan posisi kepala staf umum. Moeldoko menjelaskan, dalam organisasi militer, panglima dan wakilnya itu berada dalam satu 'kotak', sehingga jika panglima sedang tidak ada atau berhalangan, maka wakil panglima dapat langsung menggantikannya. Moeldoko sedang bersiap menuju masa pensiun. Dia akan berhenti sebagai Panglima TNI pada 1 Agustus. Calon penggantinya ialah KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo. Surat pengajuan Gatot sebagai Panglima TNI sudah dikirimkan Presiden Jokowi ke DPR. Pekan depan, uji kepatutan dan kelayakan terhadap Gatot akan digelar DPR. (Has)