Jakarta, Obsessionnews - Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) hasil Munas Bali dan juga Munas Riau, Bambang Soesatyo mengatakan, terjawab sudah apa yang dikhawatirkan sejak awal bahwa  perundingan dan islah terbatas hanyalah buang waktu dan energi. “Ibarat bom waktu, tinggal menunggu meledaknya saja,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo oleh wartawan koordinatoriat DPR RI. Hal ini terkait islah antara DPP Golkar kubu ARB dengan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol. “Jadi, harus ada keberanian dari pihak Munas Bali untuk mendesak ARB mengakhiri sikap lunaknya menghadapi kubu Ancol,” tegas Bamsoet dalam pesan BBM-nya kepada obsessionnews.com, Kamis (18/6/2015) malam. “ARB harus tegas membatalkan atau menolak untuk meneruskan islah basa-basi itu dan mengatakan kepada Presiden Jokowi dan Wapres JK jangan pura-pura tidak tahu bahwa kepengurusan Golkar produk Munas Ancol itu illegal dan aba-abal karena dibangun dari kepalsuan. Kasus mandat palsunya sendiri sudah dibuka dan masuk ke tahap penyidikan di Bareskrim Mabes Polri dengan beberapa tersangka,” tambahnya. Jika ARB terlalu lunak dan tetap meneruskan perundingan islah terbatas dengan kubu Munas Ancol, lanjut Bamsoet, itu sama saja mengakui kejahatan politik yang mereka lakukan dalam alam demokrasi di tanah air. “Lantas, bagaimana harus menjelaskan kepada publik jika kita semua dengan penuh kesadaran menoleransi aksi kejahatan politik seperti itu? Bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah kalau Munas abal-abal sebuah partai politik kemudian mendapat legitiminasi dari pemerintah?” paparnya. “Kita tentu mengapresiasi upaya islah yang ditawarkan pak JK agar Golkar bisa ikut Pilkada. Namun, persoalannya seluruh dunia sudah terlanjur tahu. Termasuk pak JK dan Jokowi sendiri, bahwa Munas Ancol yang diselengarakan oleh Agung Laksono dkk di Ancol itu adalah Munas jadi-jadian. Atau Munas abal-abal dengan peserta dan dokumen serta surat mandat palsu,” tandas Bamsoet. “Kenapa saya berani mengatakan Jokowi, JK maupun para ketua umum parpol KIH tahu? Karena Kasus nya sendiri sudah terbuka. Baik di pengadilan maupun di Bareskrim Polri. Ada tersangka pemalsuan dokumen dan surat mandat palsu. Ada alat bukti serta ada peristiwanya. Jadi apa kata dunia jika kita mentoleransi aksi kejahatan politik seperti itu,” ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini. Bamsoet mempertanyakan, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia yang sudah kita bangun dengan susah payah kalau munas abal-abal suatu partai politik kemudian mendapat legitiminasi dari pemerintah dan tidak ada yang berani melakukan perlawanan? “Kenapa kita harus takut menghadapi Munas Ancol yang ditolak keberadaannya oleh para kader dan pengurus DPD-I dan DPD-II di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia? Sementara dukungan terhadap Munas Bali tidak pernah berkurang dan semakin solid sebagaimana tercermin dalam Rapimnas Golkar pekan lalu,” tutur Anggota Komisi III DPR RI ini. “Munas Ancol hanya mengklaim keputusan Mahkamah Partai, padahal tidak ada keputusan apa-apa dan SK Menkumham yang sejak keputusan PTUN dan keputusan sela/provisi pengadilan Jakarta Utara itu telah dinyatakan tidak berlaku alias sudah bodong,” bebernya pula. (Asma)