Jakarta, Obsessionnews - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengungkapkan, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember mendatang. Salah satunya, masih banyak anggaran yang belum cair di daerah. Menurut Rambe, dari total anggaran Pilkada Rp 6,7 triliun yang baru dicairkan Rp 5,6 triliun. Ia pun mengaku menerima keluhan dari KPUD lantaran pemerintah daerah masih banyak yang belum mengeluarkan dana Pilkada. "Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ini tidak jelas, setiap penyelenggara Pilkada semuanya keluhkan anggaran. Katanya cukup-cukup tapi dilacak-lacak tidak ada," ujarnya di DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2015). Tidak hanya KPUD, jelas Rambe, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengeluhkan hal yang sama berkaitan dengan anggaran. Begitu juga pihak Kepolisian, yang bertugas mengamankan jalanya Pilkada, juga belum memiliki anggaran. "Bawaslu belum punya dana untuk pengawasan. Masalah pengamanan dananya belum ada. KPU pun penyelenggara belum memiliki anggaran yang utuh. Setiap penyelenggara mengeluhkan anggaran," tandas Politisi Partai Golkar ini. Untuk itu, Rambe mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Bawaslu untuk membahas persoalan anggaran pengawasan. Sekaligus juga untuk membahas peraturan Bawaslu mengenai pelaksaan Pilkada serentak. "Tanggal 10 Juni (hari ini) rapat khusus dengan Bawaslu bahas anggaran Pilkada serentak karena yang dikeluhkan anggaran Bawaslu sudah mau bulan Juli belum ada anggarannya," tuturnya. Masih masalah tugas pengawasan DPR, tambahnya, pihaknya juga akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi III bersama Polri untuk membahas anggaran pengamanan Pilkada serentak yang belum ke Kapolri. "Rapat gabungan itu tanggal 20 Juni sebelum masa reses berakhir pada tanggal 8 Juli," tutup Rambe. (Albar)