Jakarta, Obsessionnews - Sesuai Nawacita pemerintahan Jokowi diantaranya berdikari dalam ekonomi. Mengenai visinya pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi indonesia 5,7%. Namun, saat ini Bank Indonesia (BI) pesimis pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 4,8%, meski saat ini mencapai 5,1%, sedangkan semester pertama mencapai 4,1%. "Kalau mencapai 5% tahun ini luar biasa, apalagi ekspasi nilai rupiah semakin melemah mencapai Rp13.200 sampai Rp13.500 dibanding tahun sebelumnya jauh sekali dari Rp 10.000," ungkap pakar ekononi Unika Atmajaya, Pras Tiyan Toko, pada diskusi Populi Center bertema 'Demokrasi Nawacita: Konsepsi dan Aktualisasi', Jakarta, Senin (8/6/2015). Menurut Pras, pemerintah perlu memperkuat stabilitas ekonomi dalam internal domestik. Selain itu pemerintah perlu mempercepat pengeluaran dengan stigma yang baik. "Kuncinya konsen di domestik," tegasnya. Dekan Fakultas Ekonomi Atmajaya ini juga menilai penghambat ekonomi indonesia disebabkan faktor tata kelola administrasi istana yang kurang baik. "Jadi penyelenggara pemerintah mengalami diagnisasi yang sangat turun, baik di administrasi sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi," paparnya. Menurutnya, menghadapi persoalan saat ini reshuffle bukan solusi yang terbaik. "Kalau mau adakan reshuffle dengan tata kelola saat ini sama saja. Pertama-tama kantor atau istanah presiden harus diperbaiki, perlu ada komando sebab administrasi hal yang urgensi. Kalau sudah beres baru kebijakan ekonomi akan baik," tandasnya. Ia mengatakan, tahun ini secara ekonomi Indonesia tidak ada harapan dalam mengejar target, meski kebijakan pemerintah sudah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selanjutnya kebijakan yang menunjang jalan tol dan poros maritim tahun ini masih dalam tahap konsolidasi, kebijakan yang baik namun berjangka waktu lama. "Mungkin saja tahun ini dilema, dan semoga tahun depan lebih baik. Semoga tahun ini mencapai 5,1% tahun depan 5,3% sehingga lima tahun kedepan mencapai 5,7%. Masih banyak yang perlu dilakukan," harapnya. Lebih lanjut pengaruh politik yang akan dilakukan Pilkada serentak di 369 daerah tidak akan berdampak buruk namun tidak akan berdampak meningkat. "Pesta demokrasi pilkada tidak membuat pertumbuhan ekonomi turun tapi tidak mendobrak juga," tuturnya. Dikemukakan pula, sebelum direshuffle saat ini yang perlu dibicarakan terlebih dahulu persoalan Istana. Katanya, Istana cenderung tidak satu suara begitu pun menteri. "Pemerintah bukan lagi bicara ekonomi tapi bicara Istana dulu. Menurut saya itu bukan soal administrasi tapi soal staf istana. Kalau tidak dibereskan maka soal kebijakan ekonomi tidak akan efektif. Bagaimana bisa dibagun kalau di Istana saja tidak satu suara," kritiknya. Dalam analisisnya, perpecahan komunikasi secara sentral berdampak pada infestor dan ekonomi. Katanya para menteri Jokowi memiliki latar belakang ekonomi namun tidak memiliki frem work. "Apapun katanya mereka tidak memiliki frame work," tegasnya. Selain itu, lanjut dia, penyebab naik turunya nilai ekonomi disebabkan kurang berfungsinya kebijakan manifaktur dan industri. "Kalau menurut saya yang perlu di resaffhel Menteri Perindustrian. Kita harus berkopentitif diindustri manufaktur. Kalau ada keinginan memperbaiki maka dampakanya akan baik. Kalau tidak memulai tidak ada dampaknya, maka lebih baik kita memulai," pungkasnya. (Asma)