Mafia Hutan di Indonesia Harus Diberantas!
Jakarta, Obsessionnews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Siti Nurbaya, harus bekerja ekstra menghadapi mafia hutan dan lingkungan hidup. Pasalnya, setelah kementerian lingkungan hidup dan kemeterian kehutanan digabung maka mafia-mafia yang selama ini bercokol di kebijakan dua sektor itu juga bergabung. "Itu mafianya lebih ganas karena bergabung. Jadi, Menteri Siti Nurbaya harus berani. Rata-rata konglomerat atau mafia itu makin besar kalau dia kuasai hutan atau migas," ungkap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi saat diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSur) bertema 'Hutan Indonesia di Persimpangan Nawacita' di Jakarta, Minggu (31/5/2015). Menurut Adhie, mafia hutan dan lingkungan bisa tumbuh karena dipimpin oleh pemerintah sendiri. Melalui undang-undang dan pemberian izin lewat cara suap para mafia punya keleluasaan untuk membabat hutan dan merampas hak rakyat di daerah. "Salah satunya kasus Al Amin Nasution. Hanya bermodal dikit menyuap anggota DPR tapi merusak triliunan hasil hutan. Jadi karena ada batubara didalamnya, hutan lindung dibabat habis," bongkarnya. 
Tak hanya itu, lanjut dia, Menteri Siti Nurbaya juga harus memerhatikan masyarakat daerah yang terus terzolimi akibat ulah mafia hutan dan lingkungan. Dengan modal besar, pada mafia membayar polisi dan tentara untuk memukul rakyat. "Jadi mafia yang juga tumbuh sumbur karena dipimpin pemerintah harus dibabat," tegas mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur. Sementara itu Menteri Lingkunan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya yang juga sebagai pembicara, memaparkan bagaimana sumber daya alam kita jaga kalau teknologinya tidak kita miliki dan hanya yang kuat yang menang, dan bagaimana kedaulatan bisa kita jalankn kalau rakyat tidak sejahtera "Tidak ada izin baru lagi untuk perusahaan batubara karena mereka tidak melakukan reklamasi dengan baik dan sesuai aturan," tandas Siti Nurbaya sembari menyayangkan banyaknya korban yang jatuh akibat perusahaan eksplorasi batubara. 
Penghancuran Terpimpin, Lingkungan Rusak Ketua LSM HuMa, Chalid Muhammad mengatakan, kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik. Bahkan, semakin hari kondisinya makin kritis. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya penghancuran secara terpimpin. "Penghancuran terpimpin karena negara memimpin langsung penghancuran lingkungan hidup dan hutan. Lewat instrumen perizinan, lemahnya hukum, keberpihakan yang rendah pada masyarakat, mafia makin tumbuh suburpaparnya bebernya dalam diskusi 'Hutan Indonesia di Persimpangan Nawacita'. Akibatnya, lanjut Chalid, bencana ekologi terus meningkat. Begitu juga jumlah banjir, tanah longsor dan kebakaran terus terjadi. Menurutnya, jika dulu Indonesia hanya punya dua musim yakni hujan dan kemarau, saat ini bertambah empat lagi yakni musim kebakaran, banjir, longsor, dan gagal panen. "Pancaroba yang luar biasa ini akibat salah urus lingkungan. Puluhan tahun pemerintah tidak hadir, akhirnya masyarakat lihat kerusakan dibiarkan dan bahkan terlibat didalamnya," tegas Chalid. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba menyampaikan, saat ini yang krusial adalah nilai-nilai lingkungan ini belum menjadi life style di masyarakat kita. "Pengrusakan lingkungan masih terjadi dimana-mana,kita harus sosialisasikan pentingnya alam menyokong keberlangsungan hidup kita," bebernya. Parlindungan juga setuju dengan Chalid Muhammad bahwa kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik bahkan makin kritis karena adanya penghancuran secara terpimpin yang terjadi lewat instrumen perizinan, lemahnya hukum, dan keberpihakan yang rendah pada masyarakat. 
Pelestarian Lingkungan Jadikan Panglima Presiden Jokowi diminta dapat menjadikan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai panglima dalam upaya menyejahterakan rakyat. Mengingat, makin banyak sumber daya alam yang dieksploitasi justru untuk kepentingan pemodal asing. Seruan ini disampaikan Direktur Kajian Wahana Lingkunan Hidup (WALHI) Pius Ginting dalam diskusi 'Hutan Indonesia di Persimpangan Nawacita' yang digelar Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/5/2015). "Jokowi bicara Trisakti, berdaulat dalam politik akan kosong maknanya jika rakyat tidak berdaulat. Ini kita tengahkan soal proyek yang mengancam kehidupan masyarakat," paparnya. Ia mencontohkan, salah satu proyek yang nantinya justru bisa mengganggu kelestarian lingkungan hidup adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Batang, Jawa Tentah. 
"Kita bisa dapat listrik di kota besar tapi yang memilih bertani dan nelayan kedaulatannya tidak dihormati. Harusnya proyek besar dilakukan kajian lingkungan hidup yang strategis," ungkapnya. Menurut Pius, pembangunan proyek di daerah kerap mendapat pertentangan dari masyarakat setempat, lantaran mereka sendiri tidak menikmati hasilnya. "Jangan ada misalnya listrik 35 ribu megawatt malah menciptakan perlawanan dari masyarakat. Jadi kedaulatan potik terwujud dalam kedaulatan warga atas ruang hidupnya," bebernya. "Jadi, sekarang jadikan lingkungan hidup panglima. Jangan ada proyek infrastruktur, limbah korporasi yang abaikan lingkungan dan hak rakyat," tandas Pius. (Ars)
Tak hanya itu, lanjut dia, Menteri Siti Nurbaya juga harus memerhatikan masyarakat daerah yang terus terzolimi akibat ulah mafia hutan dan lingkungan. Dengan modal besar, pada mafia membayar polisi dan tentara untuk memukul rakyat. "Jadi mafia yang juga tumbuh sumbur karena dipimpin pemerintah harus dibabat," tegas mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur. Sementara itu Menteri Lingkunan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya yang juga sebagai pembicara, memaparkan bagaimana sumber daya alam kita jaga kalau teknologinya tidak kita miliki dan hanya yang kuat yang menang, dan bagaimana kedaulatan bisa kita jalankn kalau rakyat tidak sejahtera "Tidak ada izin baru lagi untuk perusahaan batubara karena mereka tidak melakukan reklamasi dengan baik dan sesuai aturan," tandas Siti Nurbaya sembari menyayangkan banyaknya korban yang jatuh akibat perusahaan eksplorasi batubara. 
Penghancuran Terpimpin, Lingkungan Rusak Ketua LSM HuMa, Chalid Muhammad mengatakan, kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik. Bahkan, semakin hari kondisinya makin kritis. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya penghancuran secara terpimpin. "Penghancuran terpimpin karena negara memimpin langsung penghancuran lingkungan hidup dan hutan. Lewat instrumen perizinan, lemahnya hukum, keberpihakan yang rendah pada masyarakat, mafia makin tumbuh suburpaparnya bebernya dalam diskusi 'Hutan Indonesia di Persimpangan Nawacita'. Akibatnya, lanjut Chalid, bencana ekologi terus meningkat. Begitu juga jumlah banjir, tanah longsor dan kebakaran terus terjadi. Menurutnya, jika dulu Indonesia hanya punya dua musim yakni hujan dan kemarau, saat ini bertambah empat lagi yakni musim kebakaran, banjir, longsor, dan gagal panen. "Pancaroba yang luar biasa ini akibat salah urus lingkungan. Puluhan tahun pemerintah tidak hadir, akhirnya masyarakat lihat kerusakan dibiarkan dan bahkan terlibat didalamnya," tegas Chalid. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba menyampaikan, saat ini yang krusial adalah nilai-nilai lingkungan ini belum menjadi life style di masyarakat kita. "Pengrusakan lingkungan masih terjadi dimana-mana,kita harus sosialisasikan pentingnya alam menyokong keberlangsungan hidup kita," bebernya. Parlindungan juga setuju dengan Chalid Muhammad bahwa kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik bahkan makin kritis karena adanya penghancuran secara terpimpin yang terjadi lewat instrumen perizinan, lemahnya hukum, dan keberpihakan yang rendah pada masyarakat. 
Pelestarian Lingkungan Jadikan Panglima Presiden Jokowi diminta dapat menjadikan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai panglima dalam upaya menyejahterakan rakyat. Mengingat, makin banyak sumber daya alam yang dieksploitasi justru untuk kepentingan pemodal asing. Seruan ini disampaikan Direktur Kajian Wahana Lingkunan Hidup (WALHI) Pius Ginting dalam diskusi 'Hutan Indonesia di Persimpangan Nawacita' yang digelar Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/5/2015). "Jokowi bicara Trisakti, berdaulat dalam politik akan kosong maknanya jika rakyat tidak berdaulat. Ini kita tengahkan soal proyek yang mengancam kehidupan masyarakat," paparnya. Ia mencontohkan, salah satu proyek yang nantinya justru bisa mengganggu kelestarian lingkungan hidup adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Batang, Jawa Tentah. 
"Kita bisa dapat listrik di kota besar tapi yang memilih bertani dan nelayan kedaulatannya tidak dihormati. Harusnya proyek besar dilakukan kajian lingkungan hidup yang strategis," ungkapnya. Menurut Pius, pembangunan proyek di daerah kerap mendapat pertentangan dari masyarakat setempat, lantaran mereka sendiri tidak menikmati hasilnya. "Jangan ada misalnya listrik 35 ribu megawatt malah menciptakan perlawanan dari masyarakat. Jadi kedaulatan potik terwujud dalam kedaulatan warga atas ruang hidupnya," bebernya. "Jadi, sekarang jadikan lingkungan hidup panglima. Jangan ada proyek infrastruktur, limbah korporasi yang abaikan lingkungan dan hak rakyat," tandas Pius. (Ars) 
Share:
