Bangkok - Badan urusan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Myanmar karena membatasi "kebebasan mendasar" masyarakat Muslim Rohingya, dan mendesak Naypyidaw untuk memberikan kewarganegaraan kepada kelompok minoritas di negara itu. Volker Türk, seorang pejabat senior kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), pada pertemuan sebuah pertemuan di Bangkok, Thailand, Jumat (29/5) membahas mekanisme solusi krisis migran di Asia Tenggara, mengatakan masalah ini tidak bisa diselesaikan kecuali "akar penyebabnya dibahas.” "Ini menuntut asumsi penuh tanggung jawab Myanmar terhadap semua orang di wilayahnya. Pemberian kewarganegaraan menjadi tujuan akhir," katanya. Namun, Htin Lynn, perwakilan dari Myanmar pada pertemuan itu mengecam PBB dan masyarakat internasional karena menuding negaranya sebagai penyebab krisis migran yang melibatkan Muslim Rohingya. Lynn menyatakan bahwa masyarakat internasional salah informasi tentang motif sebenarnya di balik eksodus Muslim Rohingya, dan mengatakan bahwa cara pemerintah Myanmar memperlakukan anggota kelompok etnis minoritas termasuk dalam "yurisdiksi domestik." Ratusan orang diperkirakan telah meninggal di laut selama beberapa pekan terakhir setelah lebih dari 25.000 orang melarikan diri aksi penganiayaan yang berlangsung di Myanmar dan Bangladesh. Parmusi Bari Bantuan Pengungsi Rohingya Ketua Umum DPP Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H Usamah Hisyam menyerahkan bantuan logistik senilai Rp100 juta kepada pengungsi Rohingya di Lhoksukon, Aceh, Jumat (29/5). [caption id="attachment_42094" align="alignnone" width="640"] Ketum Parmusi Usamah Hisyam bersama pengungsi Rohingya di Aceh,[/caption] Dalam kesempatan itu, Usamah mendesak pemerintah pusat lebih optimal dalam membantu para pengungsi karena hal ini adalah persoalan kemanusiaan. Karena itulah, Usamah menyesalkan adanya pejabat yang menganggap pengungsi Rohingya sebagai beban. “Kita harus berpikir mendahulukan kemanusiaan, soal yang lain harus dikesampingkan dulu,” tutur Ketua Umum Parmusi.

Sementara itu, ratusan pengungsi Rohingya menyambut haru kedatangan pengurus Parmusi pusat dan Aceh. Mereka antusias menyalami dan melakukan doa bersama di tengah kondisi pinggir pantai yang panas. Selain itu, DPP Parmusi juga memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang berada di Bireun Bayeun, Langsa, Aceh. Sebelumnya, Ketua Komite Nasional Pemuda di Banda Aceh, Hasnanda Putra, meminta pemerintah untuk berbuat lebih banyak guna membantu Muslim Rohingya, termasuk menekan Myanmar untuk menyelesaikan masalah dalam perbatasannya yang menyebabkan umat Islam menungsi. Sejak 2012, Rohingya – yang PBB anggap sebagai etnis minoritas paling teraniaya di dunia – telah berbondong-bondong melarikan diri dari negara itu, takut akan kekejaman dan pembantaian oleh ekstrimis Budha yang beberapa kelompok hak asasi manusia anggap disponsori negara. “Presiden Joko Widodo harus bergerak lebih cepat untuk menekan Myanmar secara politik dan harus belajar empati dari Aceh karena banyak imigran yang kritis membutuhkan bantuan kita!” seru Putra. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Teungku Faisal Ali, juga menegaskan, pemerintah tidak bisa membiarkan para imigran mati kelaparan. “Ini adalah kasus kemanusiaan, dan kita perlu keterlibatan masyarakat internasional untuk membantu mereka,” katanya Senin lalu. “Ini adalah tragedi kemanusiaan yang harus kita semua pecahkan bersama-sama,” tambahnya. (irib.ir/rud)