Subsidi BBM Tidak Sia-SiaOleh: Gede Sandra Ada pandangan dari sekalangan pejabat negeri kita yang menyebutkan bahwa subsidi BBM adalah sia-sia. Dalam berbagai kesempatan, mereka bilang bahwa subsidi energi adalah cuma membakar sesuatu yang hanya menjadi asap. Benarkah demikian, maka coba kita nilai secara lebih utuh. Dalam buku "Keuangan Negara dan Kebijaksanaan Fiskal" karangan Prof Dr RA Rahman Prawiraamidjaja, subsidi dikategorikan sebagai transfer expenditure. Yaitu suatu "pemindahan kekuasaan uang atas barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah dengan cuma-cuma tanpa prestasi timbal balik kepada individu-induvidu atau badan swasta". Transfer expenditure hanya merombak pembagian (pendapatan) nasional, Y, atau merombak susunan kekayaan. Subsidi BBM kita datang dari APBN, di mana rakyat banyak juga menyumbangkan keringatnya dalam wujud pajak dan retribusi. Sedangkan terbukti bahwa sekitar 30-40 persen pendapatan kelas pekerja habis digunakan untuk mengkonsumsi BBM, barang yang disubsidi Negara setiap tahun. Saat subsidi BBM dihapus, maka daya beli kelas pekerja dan juga kelas-kelas lainnya yang berpendapatan lebih rendah akan tergerus. Dan ketimpangan antara kelas pekerja dengan kelas elit akan semakin memburuk. Saat dikatakan bahwa subsidi BBM akan dialihkan kepada pengeluaran yang lebih "produktif" (istilah para pejabat) seperti pembangunan infrastruktur, sebenarnya sesuai teori ekonomi yang sama disebut sebagai real expenditure. Pengeluaraan riil yang salah satunya adalah untuk "mencukupi kebutuhan barang-barang kolektif seperti jalan, jembatan dan public work lainnya". Jelas sama sekali bukan hal yang buruk. Selama kelas pekerja juga diberikan akses yang cukup pada pemanfaatannya. Maka di sini yang dimaksud para pejabat selama proses pencabutan subsidi BBM, agenda neoliberal yang menjadi momok seluruh kaum pergerakan, reaksinya akan menyakitkan bagi rakyat tetapi menyembuhkan bagi kelas tertentu. Kelas ini adalah para kapitalis, pengusaha-pengusaha di sektor konstruksi yang menjadi mitra Negara. Hanya masalahnya alokasi para pengusaha untuk biaya proyek "termark up" terlalu tinggi. Sehingga kelas kapitalis dan para rekan kroninya di Pemerintahan menikmati lebih dari 30 persen nilai proyek (share untuk pekerja sangat rendah). Bukan tanpa sebab para "mafia" ini kemudian merasuki parlemen di era demokrasi liberal menjadi wakil rakyat. Karena itu publik memang harus waspada terhadap potensi KKN di sektor tersebut. Saya jujur agak bingung bila jaringan neoliberal internasional, dan kini para pejabat, mengatakan bahwa subsidi BBM seperti membakar uang. Apakah mereka tidak belajar dari Revolusi Industri di akhir abad 18 ?  Di kala penggunaan batubara menjadi bahan bakar memanaskan mesin uap menjadi sumbu dari meletusnya era baru Kapitalisme. Mesin-mesin uap yang ditemukan pada era tersebut yang merevolusionerkan industri tekstil (penggulungan benang) dan transportasi (meningkatnya kecepatan berlayar). Sampai saat inipun energi tetap menjadi kebutuhan vital, yang kekurangan material ini dapat dikatakan mengancam Ketahanan Energi. Sebuah pabrik akan tutup bila tidak lagi mendapat pasokan energi, aktivitas transportasi masyarakat juga akan terhenti bila BBM sudah terlalu mahal. Apa jadinya bila BBM sebagai barang yang biasanya dikonsumsi industri dan rakyat untuk memastikan produktivitasnya dihargai semakin mahal (dan ikuti harga pasar)? Maka dapat dikatakan bahwa SDA yang dimiliki oleh Negara telah terenggut oleh pasar bebas. Hal ini berbahaya bagi pemerintahan karena dapat dipermasalahkan oleh politisi parlemen karena dianggap pemerintah telah melanggar Konstitusi. Harus secara jujur dan terbuka bahwa Konstitusi Indonesia sejak 1945 dibangun di atas sistem Sosialistik (atau Sosial Demokrasi) yang mensyaratkan pemerintahannya melakukan intervensi (subsidi) terhadap harga BBM nya seperti tertuang di UUD 1945 Pasal 33. Jadi tidak sekedar "membakar uang", atau sia-sia belaka, ternyata kebijakan subsidi BBM ini. Pemerintah harus lebih mawas diri, jangan-jangan yang berkampanye mendukung pencabutan subsidi BBM adalah orang-orang yang tak paham masalah atau jangan-jangan adalah mereka yang sangat paham masalah. Sebaiknya pemerintahan, yang sebelumnya saya apresiasi karena berani bubarkan Petral, kini buktikan juga, bahwa inefisiensi di sektor migas telah datang. Jika harga BBM tidak turun-turun, jangan sampai publik nanti malah menilai bahwa meski Petral bubar namun datang kemudian "inefisiensi" baru yang sama bahayanya dengan Petral. Semoga tidak! [#] *) Gede Sandra - Dosen Universitas Bung Karno, mantan Aktivis ITB dan lulusan Magister UI Jakarta.