Jakarta, Obsessionnews - "Hei petani! silakan semakin miskin, yang penting konsumen terjaga," kata Prof Dwi Andreas Santoso, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), usai diskusi 'Pangan Kita' yang digelar RRI di Jakarta, Senin (25/5/2015). Menurut Dwi, banyak fakta yang menunjukkan kesejahteraan petani terus menurun. Sementara taring Badan Urusan Logistik (Bulog) terus dibikin ompong. Sekedar pengingat, di era Presiden Soeharto peran Bulog sebagai pengendali stabilitas ketersediaan harga pangan telah dikebiri atas permintaan International Monetary Fund (IMF). Semenjak itu, semua dilepaskan pada mekanisme pasar. "Banyak fakta yang tunjukan hal itu dan impor pangan 143 persen naik," ungkap Prof Dwi kepada obsessionnews.com. Dwi menilai, arah kebijakan pemerintah pasca dikebirinya peran Bulog selalu keliru. Makanya, dibutuhkan kepastian untuk mengembalikan peran tersebut. "Bulog perombakannya luar biasa dan sebagai penyangga pangan diturunkan jadi perusahaan umum," sebut Dwi. Sementara itu, sebagai perusahaan umum Bulog harus terus mencatatkan keuntungan pada kinerjanya. Kalau mengalami kerugian, sudah pasti direktur utamanya bisa dimutasi bahkan diganti. Akhirnya, misi stabilitas pangan apalagi mensejahterakan petani cuma jadi gincu saja. Pembentukan Bulog sebagai otoritas pangan pun dinilai sudah mendesak. Dan, tidak perlu mendengarkan arahan IMF lagi. "Pembentukannya sudah terlambat karena Undang-Undangnya mengamanatkan tiga tahun walaupun ada wacana RUU kedaulatan pangan, agak bernafas lega," tutur Dwi. (MBJ)