Padang, Obsessionnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Pengawas Internal KPK, bisa jadi sebagai strategi KPK agar ke depan tidak dipermainkan. "Bisa jadi upaya itu sebagai strategi agar KPK tidak lagi dipermainkan," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maidir Harun kepada Obsessionnews, Senin (18/5). Ia setuju, apabila KPK merekrut unsur TNI sehingga ke depan tidak ada lagi istilah Cicak vs Buaya dengan tetap memedomani aturan. "Saya setuju supaya fungsi KPK berjalan dalam memberantas korupsi," kata Maidir. Ditengah lembaga anti korupsi tetap menjalankan fungsinya, perilaku koruptif masih terjadi, apalagi kalau lembaga KPK tidak ada. Pelaku korupsi seakan tidak takut lagi pada balasan yang akan diterimanya nanti dan harus ada hukum yang jelas untuk menjerat mereka. Berdasarkan kondisi demikian, lembaga KPK harus diperkuat, salah satunya dengan merekrut unsur TNI masuk ke dalam lembaga KPK. Sebelumnya, KPK mengajukan permintaan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengisi jabatan Sekjen dan Pengawas Internal KPK, dari unsur TNI. (Musthafa Ritonga)