Bandung, Obsessionnews - Sedikitnya 25 ribu peserta Rapat dan Pawai Akbat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memadati lapangan Gasibu Bandung, Kamis (14/5). Menurut Koordinator acara Ustadz Ryan kehadiran para peserta ini untuk menggaungkan perlawanan terhadap neo liberalisme (neolib) dengan menegakkan khilafah. "Kita semua tahu, negeri ini tengah dikepung oleh berbagai masalah. Sebagian orang berharap, presiden baru, Jokowi yang memiliki popularitas luas di tengah masyarakat, akan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu," ujarnya. Setidaknya, lanjut dia, meringankan dampak buruknya terhadap masyarakat. Nyatanya, setelah enam bulan menerima tampuk pemerintahan, berbagai masalah itu bukan teratasi, tetapi semakin meningkat dan meluas. "Presiden baru itu membuat kebijakan yang membuat rakyat kian menderita. Tanpa belas kasihan, dia menaikkan harga BBM dan menghapus subsidi BBM." Akibatnya, ungkap dia, harga-harga berbagai kebutuhan pokok dan jasa mengalami kenaikan. Harga beras, cabe, daging dan berbagai kebutuhan pokok lain terus merangkak naik. "Tak hanya BBM, Pemerintah juga menaikkan harga gas LPG kemasan 12 kg dan 3 kg dan tarif listrik," ucapnya. Di samping itu, kurs dolar AS terhadap rupiah juga terus melonjak hingga menembus Rp 13.000 perdolar. Realita ini mulai menimbulkan kekecewaan terhadap presiden baru. Hal ini, menurut dia, berakibat hidup rakyat semakin susah dan menderita. Berbagai kejahatan seperti pencopetan, perampokan, pembegalan serta pembunuhan, peredaran narkoba dan perbuatan tindak asusila dengan dalih kebutuhan ekonomi terlihat semakin meningkat. Praktik korupsi dan menilap uang rakyat juga tak kunjung berhenti. "Apabila kita cermati, sesungguhnya semua problem itu bukan hanya kali ini saja. Sebagiannya adalah problem lama dan sebagian adalah masalah-masalah baru," tambahnya. Sesungguhnya, kata Ryan, berbagai persoalan itu adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri hingga detail-detailnya, juga buah penerapan sistem politik demokrasi yang sesungguhnya hanya ilusi. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang mendera negeri ini tidak mungkin dapat diselesaikan kecuali dengan menyingkirkan sistem kapitalisme dan sistem demokrasi. Solusinya, menurut Ryan, tidak mungkin bisa didapatkan hanya dengan mengganti rezim, melainkan melalui perubahan sistem dan ide-ide umum tentang kehidupan. Fakta membuktikan, sejak reformasi tahun 1998, empat presiden telah silih berganti menduduki kekuasaan di Indonesia, ditambah dengan presiden sekarang. "Namun, keadaan negeri ini tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk," tandasnya. Ia pun membeberkan, sesungguhnya kezaliman ekonomi, sistem kebebasan, ide liberalisme, sekularisme, individualisme, hedonisme dan kehidupan di dunia yang dipandang sebagai kesenangan yang harus dilampiaskan dengan nafsu dan syahwat, semuanya adalah akibat dari sikap meninggalkan hukum-hukum syariah dari realita kehidupan individu, masyarakat dan negara serta akibat dari penerapan undang-undang kufur. Karena itu, tegas Ryuan, sistem-sistem Barat dan ide-ide yang tidak islami harus disingkirkan dan kehidupan islami wajib dilanjutkan kembali dengan penerapan hukum-hukum syariah yang lurus melalui kekuasaan, yang eksistensinya telah diwajibkan oleh syariah yaitu, Daulah al-Khilafah. "Dengan Khilafah umat Islam akan dipersatukan dalam satu kepemimpinan dan satu negara, di dalamnya seluruh hukum syariah Islam diterapkan secara kaffah dan dakwah Islam disebarkan ke seluruh penjuru dunia," tuturnya. (Dudy Supriyadi)