Jakarta, Obsessionnews - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, I Gede Pasek Suardika, mengaku legowo dengan hasil Kongres Partai Demokrat yang telah memenangkan kembali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum yang baru periode 2015-2020. Pasek enggan membahas lagi mengenai kegagalan dirinya untuk maju sebagai ketua umum‎ Demokrat, meski sebenarnya ia yakin banyak pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat di seluruh daerah sebenarnya banyak yang tidak menginginkan SBY maju lagi sebagai ketua umum. ‎"Sudah selesai. Tidak usah dibuka-buka lagi," ujar Pasek Kepada Obsessionnews, Kamis (14/5/2015). Demikian juga mengenai proses berlangsungnya Kongres Demokrat. Pasek sebenarnya sangat yakin acara tersebut jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Sebab, elit Demokrat sejak awal sudah men-seting bahwa kongres akan berakhir dengan aklamasi. Padahal selain SBY, ada dua calon lagi yang ingin maju, namun tidak diakomodir bahkan dilarang. Artinya, kongres memang sudah direkayasa untuk menetapkan SBY sebagai ketua umum. Sedangkan calon yang lain ditutup aksesnya seperti Pasek dan Marzuki Ali. Namun demikin, Pasek mengaku tetap menerima dengan legowo. Menurutnya, peristiwa itu akan dicatat oleh sejarah dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. "Biarlah itu menjadi sejarah politik di internal partai. Pertandingan sudah lewat 2x45 menit tidak ada pertandingan di tempat lain‎," terangnya. Loyalis Anas Urbaningrum ini, hanya bisa memberikan ucapan selamat kepada SBY yang memenangkan kongres untuk kedua kalinya. Harapannya, di tangan SBY Demokrat bisa lebih baik, tetap solid dan yang terpenting bisa memenangkan Pemilu pada 2019 mendatang. ‎"Fokus saja ke depan untuk Demokrat yang lebih baik," jelasnya. Sebelumnya, Pasek sudah menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai ketua umum. Pasalnya, ia kecewa dengan sejumlah persyaratan yang ditetapkan panitia Kongres IV Demokrat yang berlangsung di Surabaya 11-13 Mei 2015. Salah satu syaratnya adalah calon ketua umum harus mendaftar lebih dulu ke Steering Committe (SC). Menurut Pasek, itu sesuatu yang aneh tidak sesuai dengan logika demokrasi. ‎ Ia mempertanyakan mengapa persyaratan ketua umum harus ditetapkan oleh panita. Padahal syarat itu sudah diatur oleh AD/ART partai melalui forum persidangan kongres. "Aturan di kongres kan harus berdasarkan peraturan tata tertib yang disahkan di sidang kongres. Faktanya, sampai waktu pendaftaran tidak ada dasar hukum apapun karena belum ada aturan tata tertib yang disahkan," ungkapnya. ‎Menurut Pasek, banyak sekali ditemukan kejanggalan. Seperti penggalangan dukungan bermeterai ke salah satu kandidat yang dilakukan jauh sebelum kongres berlangsung. Kemudian legalitas peserta juga dianggap masih banyak yang lemah. Di atas itu semua Pasek meyakini kongres tidak berjalan dengan transparan dan adil. ‎(Albar)