Jakarta, Obsessionnews - Kemandirian bangsa merupakan cita-cita setiap negara. Selama 70 tahun Indonesia merdeka kemandirian masih tetap diperjuangkan. Era pemerintahan Jokowi-JK termanifestasi dalam agenda prioritas NawaCita sebagai kebijakan strategis mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Menurut Sekjen Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Subandryo, kemandirian ekonomi sebagai keniscayaan yang harus diupayakan oleh pemerintah Jokowi-JK. Bangsa yang mandiri bukan berarti menutup diri melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Maka Indonesia perlu mandiri dalam bidang ekonomi dan UMKM. “Usaha UMKM yang jumlahnya lebih dari 55 juta unit usaha, mampu menghindarkan keterpurukan ekonomi Indonesia dengan jumlah usaha kecil dan mikro sebanyak 99%. Namun sampai saat ini pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan,” jelasnya dalam diskusi publik Badan Koordinasi Nasional Lembaga Teknologi PB HMI bertema ‘Sumber Daya Manusia Berbasis Teknologi Menuju Kemandirian Bangsa’ di Gedung KAHMI Center, Jakarta, minggu lalu. Ia menilai, faktor pelambatan terjadi sebab kombinasi dari faktor dalam negeri dan luar negeri. “Faktor luar negeri adalah menurunnya permintaan produk ekspor kita dari mitra dagang utama dan pelambatan ekonomi global. Sementara didalam negeri semua komponen pertumbuhan menunjukan pelambatan dengan rendahnya belanja pemerintah yang anjlok 49%,” katanya. Kondisi tersebut, jelas dia, ditandai Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I (2015) pertumbuhan di Indonesia terus mengalami kontraksi hingga turun 0,18% dari sebelumnya. Sehingga triwulan I PDB hanya mampu menempati posisi 4,71%. "Kondisi ini merupakan posisi terendah sejak 2009 dan malah lebih rendah dari 2014 yang mencapai 5,14%. “tanpa keseriusan meningkatkan mesin pertumbuhan di triwulan berikutnya, target pertumbuhan konservatif 5,4-5,8% bisa terancam,” kritisnya. Selain itu, lanjutnya, sektor pertanian juga salah satu katalisator pembangunan ekonomi di Indonesia. Sektor pertanian salah satu sektor yang sangat berperan dalam perekonomian nasional melalui PDB, penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja, dan penyediaan pangan nasional. Data BPS Selama tahun 2013 sumbangan PDB pertanian 14,43% dibawah rata-rata petani Indonesia sekitar 38,7 juta orang. Di awal Maret lalu, ungkap dia, program swasembada pangan digalakan melalui program Upsus tiga komoditas utama padi, jagung dan kedelai (pajale). Demi mencapai swasembada dalam tiga tahun (2017) pencapaian program pemerintah menyediakan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersediaan benih unggul , bantuan traktor dan alsintan lainnya termsuk kepastian pemasarannya. Program Upsus dilaksanakan serentak beberapa provinsi antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan selatan,Kalimantan Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun demikian Subandriyo mengingatkan, ada beberapa tantangan pembanguan sektor pertanian yang akan dihadapi pemerintah. “Di awal triwulan ini, pertanian Indonesia mengalami penurunan-penurunan yang luar bisa. Sesuai data PDB triwulan I-2015 sektor pertanian juga menurun yang disebabkan adanya alih profesi dan semakin sempitnya lahan pertanian. Banyak lahan pertanian dialihkan menjadi lahan perumahan,pabrik, dan infrastruktur jalan tol dan lain-lain,” tuturnya. Rilis Survey Badan Pudat Statistik (BPS) pada 2014 menyebtukan, dekade 2003-2013 menunjukkan jumlah rumah tangga dengan usaha pertanian terus menurun. Rumah tangga menanam padi 2003 sejumlah 14,2 juta dan 10 tahun kemudian turun (2013) menjadi 14,1 juta. Dengan perbandingan tanaman kedelai 2003 mencapai 1 juta dan ditahun 2013 hanya 700 ton. Sama halnya tanaman jagung terjadi penurunan, 2003 mencapai 6,4 juta di tahun 2013 menjadi 5,1 juta. [caption id="attachment_38286" align="alignnone" width="640"] Subandriyo dan ANggota DPR RI Viva Yoga dari Fraksi PAN yang juga pimpinan HMI.[/caption] Tantangan pembangunan pertanian juga, menurut Subandryo, disebabkan pertama perubahan iklim sehingga gagal panen yang berakibat kelangkaan atau krisis pangan. “Selain itu kondisi perekonomian global, yang disebabkan adanya pelemahan nilai rupiah, harga produk dan biaya produksi menjadi lebih mahal, serta krisis ekonomi berdampak pada pelemahan ekspor,” pungkasnya. Tantangan lain, tambah dia, gejolak harga pangan yang berfluktuasi akibat perubahan iklim, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk yang melebihi kapasitas yang tersedia, aspek distribusi, dan laju urbanisasi yang tinggi. “Laju urbanisasi meningkat sehingga generasi muda cenderung meninggalkan pedesaan atau pertanian akibatnya sektor pertanian kurang diminati generasi pemuda,” bebernya. Ia pun menyoroti level Sumber Daya Manusia Indonesia yang masih setara atau selevel SD sebagai dasar penunjang kemajuan sektor ekonomi dan pertanian. “Bagaimana bisa berkembang dan bersaing dengan negara-negara Eropa sedangkan di Indonesia itu tingkat pendidikannya masih di level SD atau tamat SD dengan rata-rata 2010 sebanyak 51, 5%, lulusan SMP 18,9, 14,6 %, lulusan SMA 14,6%, lulusan SMK 7,8%, lulusan Diploma I,II,III 2,7% dan lulusan Universitas 4,6%,” paparnya. (Asma)