Tjahjo Kumolo, ‘Anak Kos’ yang Ikut Membesarkan PDIP
Jakarta, Obsessionnews – Masih ingat dengan istilah ‘anak-anak kos’ di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di awal berdirinya partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih tahun 1999 ini? Istilah ‘anak-anak kos’ itu merujuk pada sejumlah kader Golkar yang hijrah ke PDIP. Mereka antara lain Tjahjo Kumolo, Arifin Panigoro, dan Puspoyo Widjanarko. [caption id="attachment_32345" align="alignleft" width="200"]
Tjahjo Kumolo menjamin pilkada lansung serentak Desember 2015 aman. (Foto: Fikar Azmi/obsessionnews.com)[/caption] Bergabungnya ‘anak-anak kos’ tersebut membuat gerah kader-kader tradisional PDI (sebelum berganti nama menjadi PDIP) yang berasal dari keluarga eks Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Kisten Indonesia (Parkindo). Pasalnya, kader-kader tradisional itulah yang berdarah-darah berjuang melawan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru identik dengan Golkar. Yang membuat kader-kader tradisional gerah adalah Tjahjo Kumolo dan sejumlah mantan tokoh Golkar mendapat jatah nomor jadi dalam Pemilu 1999, dan berhasil lolos ke Senayan, sebutan populer Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat. Itulah politik. Dalam dunia politik dikenal istilah tak ada lawan dan teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Suka atau tidak suka ‘anak-anak kos’ itu ikut berperan membesarkan PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini pada Pemilu 1999 tampil sebagai juara, diikuti Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya dalam Sidang Umum MPR 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden. Saat itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh para anggota MPR. Pada Juli 2001 Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus diberhentikan oleh MPR, dan Megawati naik menjadi RI-1. Pada Pemilu 2004 posisi PDIP tergusur ke urutan kedua. Pemenangnya adalah Golkar. PDIP pun gagal mengantarkan Megawati menjadi pemenang dalam Pilpres 2004, Pilpres pertama yang langsung dipilih oleh rakyat. Megawati dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB). Penampilan PDIP pada Pemilu 2009 kembali kurang meyakinkan. Pada Pemilu 2009 PDIP menduduki tangga ketiga. Partai Demokrat yang didirikan SBY tampil sebagai juara. Sementara itu Golkar berada di urutan kedua. Pada Pilpres 2009 kembali SBY keluar sebagai pemenang, mengalahkan Megawati. Pada Pemilu 2014 PDIP bangkit dan menjadi juara. Selain itu PDIP pun sukses mengantarkan seorang kadernya, Joko Widodo (Jokowi), menjadi Presiden dalam Pilpres 2014. Keberhasilan Jokowi menjadi Presiden ketujuh RI itu selain pengaruh dari nama besar Megawati juga berkat peranan Tjahjo Kumolo. Tjahjo yang menjadi Sekjen PDIP periode 2010-2015 dipercaya menjadi Ketua Tim Sukses Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tingkat nasional pada Pilpres 2014. Lewat kerja keras Tjahjo menggerakkan berbsagai elemen masyarakat untuk mendukung Jokowi-JK. Hasilnya, duet Jokowi-JK secara meyakinkan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Tanggal 20 Oktober 2014 Jokowi dan JK dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR. Seminggu kemudian Jokowi melantik Kabinet Kerja, Senin 27 Oktober 2014. Salah seorang menteri yang dilantik adalah Tjahjo Kumolo yang dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Seiring dilantiknya Tjahjo sebagai Mendagri, ia nonaktif sebagai Sekjen PDIP. Jokowi menegaskan menteri-menterinya harus melepas jabatan dari partai. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP dipegang Hasto Kristiyanto. Dalam Kongres Kongres IV di Denpasar, Bali, 9-12 April 2015, nama Tjahjo tidak muncul dalam kepengurusan DPP PDIP periode 2015-2020. Sementara itu Hasto dikukuhkan sebagai Sekjen PDIP. Pilkada Serentak 2015 Salah satu agenda besar Mendagri Tjahjo Kumolo adalah mempersiapkan pilkada serentak pada Desember 2015. Sebanyak 273 daerah akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada Desember 2015. Tjahjo mengungkapkan pemerintah siap menggelar Pilkada langsung serentak tersebut, salah satunya termasuk anggaran untuk daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dewasa ini ini tengah menyiapkan payung hukum yang memperbolehkan daerah menggunakan APBD perubahan. "Daerah yang dimajukan Pilkadanya, tentu ada yang belum siap anggarannya, tentu dengan payung hukum itu dia bisa menggunakan perubahan APBD atau bisa pos-pos lain yang bisa dipertanggungjawabkan kemudian," ujar Tjahjo beberapa waktu lalu. Tjahjo menambahkan, masalah Pilkada secara prinsip sudah diputuskan revisi UU No.1 Tahun 2015 dan No.2 antara Pemerintah, DPD dan DPR sudah tidak menjadi permasalahan. Sementara terkait peraturan teknis Pilkada, Tjahjo mengatakan saat ini tengah dalam pembahasan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Tapi secara prinsip pemerintah dan KPU didukung kepolisian, partai politik dan masyarakat telah siap mengadakan Pilkada serentak 2015,” tandasnya. Menurutnya, kesiapan justru saat ini perlu dilakukan oleh para calon-calon yang akan berpartisipasi di Pilkada mendatang. Pasalnya, persoalan saat ini justru bagaimana membuat masyarakat menggunakan hak politiknya. Sebab, jumlah partisipasi masyarakat menggunakan hak politiknya masih rendah di beberapa daerah. "Sekarang kita kembalikan kepada calon independen yang harus memenuhi syarat, termasuk parpol harus mengajukan calon sesuai dengan harapan rakyat, agar partisipasi politik rakyat bisa maksimal memilih calon pemimpinnya di daerah," tuturnya. Tjahjo menjamin kondisi Indonesia aman alias minim konflik. "Pemilu serentak kan kerja kita semua. Kepolisian, pemerintah, TNI, akan ikut mengamankan. Potensi chaos hanya empat atau enam daerah, jadi dijamin akan aman," katanya. Pilkada serentak 2015 memang merupakan batu ujian bagi Tjahjo. Jika Pilkada 2015 sukses tentu namanya akan menjadi harum. Meraih ‘Obsession Awards 2015’ Lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, ini dilahirkan di Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957. Sebagian besar perjalanan hidupnya didedikasikan dalam oganisasi. Ia mengawali karier politiknya sebagai anggota Golkar dan terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 1987. Dan hebatnya, lewat kendaraan partai berlambang pohon beringin Tjahjo kembali terpilih sebagai wakil rakyat berturut-turut pada Pemilu 1992 dan 1997. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 1990-1993 ini jeli menangkap peluang. Pada 21 Mei 1998 Soeharto lengser keprabron oleh gerakan reformasi, dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Jatuhnya Soeharto juga menandai runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang identik dengan Golkar selama 32 tahun. Anti Golkar merebak di seluruh daerah di Indonesia. Kondisi ini membuat Tjahjo merasa tak nyaman lagi berbaju Golkar. Beberapa bulan setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru, Tjahjo memutuskan pilihan politiknya ke PDIP. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, Tjahjo terpilih menjadi anggota DPR dari PDIP. Di partai barunya ini pun Tjahjo mengukir prestasi cemerlang, yakni terpilih secara berturut-turut menjadi anggota DPR pada Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Tjahjo menduduki posisi strategis sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Dan secara mengejutkan ia dipilih oleh Megawati sebagai Sekjen PDIP periode 2010-2015, menggantikan Pramono Anung. Dalam Malam Anugerah Obsession Awards 2015 pria yang hobi mengoleksi batu akik ini meraih penghargaan Best Individual Achievers untuk sub kategori Politicians di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (19/3/2015). Alasannya, Tjahjo adalah politikus yang memiliki jam terbang yang tinggi di pentas politik sejak zaman Orde Baru. Obsession Awards 2015 yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla itu diselenggarakan oleh Obsession Media Group (OMG), selaku penerbit Portal Berita obsesssionnews.com, Majalah Men’s Obsession, dan Majalah Women’s Obsession. (Arif RH)
Tjahjo Kumolo menjamin pilkada lansung serentak Desember 2015 aman. (Foto: Fikar Azmi/obsessionnews.com)[/caption] Bergabungnya ‘anak-anak kos’ tersebut membuat gerah kader-kader tradisional PDI (sebelum berganti nama menjadi PDIP) yang berasal dari keluarga eks Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Kisten Indonesia (Parkindo). Pasalnya, kader-kader tradisional itulah yang berdarah-darah berjuang melawan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru identik dengan Golkar. Yang membuat kader-kader tradisional gerah adalah Tjahjo Kumolo dan sejumlah mantan tokoh Golkar mendapat jatah nomor jadi dalam Pemilu 1999, dan berhasil lolos ke Senayan, sebutan populer Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat. Itulah politik. Dalam dunia politik dikenal istilah tak ada lawan dan teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Suka atau tidak suka ‘anak-anak kos’ itu ikut berperan membesarkan PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini pada Pemilu 1999 tampil sebagai juara, diikuti Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya dalam Sidang Umum MPR 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden. Saat itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh para anggota MPR. Pada Juli 2001 Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus diberhentikan oleh MPR, dan Megawati naik menjadi RI-1. Pada Pemilu 2004 posisi PDIP tergusur ke urutan kedua. Pemenangnya adalah Golkar. PDIP pun gagal mengantarkan Megawati menjadi pemenang dalam Pilpres 2004, Pilpres pertama yang langsung dipilih oleh rakyat. Megawati dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB). Penampilan PDIP pada Pemilu 2009 kembali kurang meyakinkan. Pada Pemilu 2009 PDIP menduduki tangga ketiga. Partai Demokrat yang didirikan SBY tampil sebagai juara. Sementara itu Golkar berada di urutan kedua. Pada Pilpres 2009 kembali SBY keluar sebagai pemenang, mengalahkan Megawati. Pada Pemilu 2014 PDIP bangkit dan menjadi juara. Selain itu PDIP pun sukses mengantarkan seorang kadernya, Joko Widodo (Jokowi), menjadi Presiden dalam Pilpres 2014. Keberhasilan Jokowi menjadi Presiden ketujuh RI itu selain pengaruh dari nama besar Megawati juga berkat peranan Tjahjo Kumolo. Tjahjo yang menjadi Sekjen PDIP periode 2010-2015 dipercaya menjadi Ketua Tim Sukses Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tingkat nasional pada Pilpres 2014. Lewat kerja keras Tjahjo menggerakkan berbsagai elemen masyarakat untuk mendukung Jokowi-JK. Hasilnya, duet Jokowi-JK secara meyakinkan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Tanggal 20 Oktober 2014 Jokowi dan JK dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR. Seminggu kemudian Jokowi melantik Kabinet Kerja, Senin 27 Oktober 2014. Salah seorang menteri yang dilantik adalah Tjahjo Kumolo yang dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Seiring dilantiknya Tjahjo sebagai Mendagri, ia nonaktif sebagai Sekjen PDIP. Jokowi menegaskan menteri-menterinya harus melepas jabatan dari partai. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP dipegang Hasto Kristiyanto. Dalam Kongres Kongres IV di Denpasar, Bali, 9-12 April 2015, nama Tjahjo tidak muncul dalam kepengurusan DPP PDIP periode 2015-2020. Sementara itu Hasto dikukuhkan sebagai Sekjen PDIP. Pilkada Serentak 2015 Salah satu agenda besar Mendagri Tjahjo Kumolo adalah mempersiapkan pilkada serentak pada Desember 2015. Sebanyak 273 daerah akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada Desember 2015. Tjahjo mengungkapkan pemerintah siap menggelar Pilkada langsung serentak tersebut, salah satunya termasuk anggaran untuk daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dewasa ini ini tengah menyiapkan payung hukum yang memperbolehkan daerah menggunakan APBD perubahan. "Daerah yang dimajukan Pilkadanya, tentu ada yang belum siap anggarannya, tentu dengan payung hukum itu dia bisa menggunakan perubahan APBD atau bisa pos-pos lain yang bisa dipertanggungjawabkan kemudian," ujar Tjahjo beberapa waktu lalu. Tjahjo menambahkan, masalah Pilkada secara prinsip sudah diputuskan revisi UU No.1 Tahun 2015 dan No.2 antara Pemerintah, DPD dan DPR sudah tidak menjadi permasalahan. Sementara terkait peraturan teknis Pilkada, Tjahjo mengatakan saat ini tengah dalam pembahasan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Tapi secara prinsip pemerintah dan KPU didukung kepolisian, partai politik dan masyarakat telah siap mengadakan Pilkada serentak 2015,” tandasnya. Menurutnya, kesiapan justru saat ini perlu dilakukan oleh para calon-calon yang akan berpartisipasi di Pilkada mendatang. Pasalnya, persoalan saat ini justru bagaimana membuat masyarakat menggunakan hak politiknya. Sebab, jumlah partisipasi masyarakat menggunakan hak politiknya masih rendah di beberapa daerah. "Sekarang kita kembalikan kepada calon independen yang harus memenuhi syarat, termasuk parpol harus mengajukan calon sesuai dengan harapan rakyat, agar partisipasi politik rakyat bisa maksimal memilih calon pemimpinnya di daerah," tuturnya. Tjahjo menjamin kondisi Indonesia aman alias minim konflik. "Pemilu serentak kan kerja kita semua. Kepolisian, pemerintah, TNI, akan ikut mengamankan. Potensi chaos hanya empat atau enam daerah, jadi dijamin akan aman," katanya. Pilkada serentak 2015 memang merupakan batu ujian bagi Tjahjo. Jika Pilkada 2015 sukses tentu namanya akan menjadi harum. Meraih ‘Obsession Awards 2015’ Lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, ini dilahirkan di Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957. Sebagian besar perjalanan hidupnya didedikasikan dalam oganisasi. Ia mengawali karier politiknya sebagai anggota Golkar dan terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 1987. Dan hebatnya, lewat kendaraan partai berlambang pohon beringin Tjahjo kembali terpilih sebagai wakil rakyat berturut-turut pada Pemilu 1992 dan 1997. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 1990-1993 ini jeli menangkap peluang. Pada 21 Mei 1998 Soeharto lengser keprabron oleh gerakan reformasi, dan digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Jatuhnya Soeharto juga menandai runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang identik dengan Golkar selama 32 tahun. Anti Golkar merebak di seluruh daerah di Indonesia. Kondisi ini membuat Tjahjo merasa tak nyaman lagi berbaju Golkar. Beberapa bulan setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru, Tjahjo memutuskan pilihan politiknya ke PDIP. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, Tjahjo terpilih menjadi anggota DPR dari PDIP. Di partai barunya ini pun Tjahjo mengukir prestasi cemerlang, yakni terpilih secara berturut-turut menjadi anggota DPR pada Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Tjahjo menduduki posisi strategis sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Dan secara mengejutkan ia dipilih oleh Megawati sebagai Sekjen PDIP periode 2010-2015, menggantikan Pramono Anung. Dalam Malam Anugerah Obsession Awards 2015 pria yang hobi mengoleksi batu akik ini meraih penghargaan Best Individual Achievers untuk sub kategori Politicians di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (19/3/2015). Alasannya, Tjahjo adalah politikus yang memiliki jam terbang yang tinggi di pentas politik sejak zaman Orde Baru. Obsession Awards 2015 yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla itu diselenggarakan oleh Obsession Media Group (OMG), selaku penerbit Portal Berita obsesssionnews.com, Majalah Men’s Obsession, dan Majalah Women’s Obsession. (Arif RH)
Share:
