Minggu, 26 September 21

RCEP Masih Lebih Lunak Ketimbang TPP

RCEP Masih Lebih Lunak Ketimbang TPP
* Trans Pasific Partnership/TPP. (wikipedia.org)

Jakarta, Obsessionnews – Standar aturan main yang ditetapkan dalam Trans Pasific Partnership (TPP) sudah berlaku lebih dulu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Kalau negara berkembang seperti Indonesia mau memakai itu, maka bisa repot.

“Kalau mesinnya Bajaj, jangan cari standar Formula 1,” kata Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina dalam diskusi bulanan yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Jumat (6/11).

Syarat mutlak yang ditetapkan TPP bagi setiap anggotanya adalah tidak memberikan perlakuan berbeda termasuk kepada badan-badan usaha milik negara. Dengan kondisi Indonesia saat ini, Firmanzah bilang belum saatnya Indonesia turut serta ke dalam kerjasama tersebut.

“Kalau kita sudah kuat dan mampu bersaing, kenapa tidak,” kata dia.

Firmanzah menganalogikan, ketika dia membimbing mahasiswa setingkat Strata 1, namun metode penelitian yang diharuskan untuk dipakai adalah untuk mahasiswa Strata 3, itu salah besar. Dia pun lebih menyukai Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP yang mensentralisasikan ASEAN sebagai basis perdagangan.

“Kenapa tidak mengajak AS gabung ke sini (RCEP). Jadi logikanya harus dibalik. Kalau kita perlu AS, dan AS pasti perlu kita. Suara kita lebih besar dengan jumlah penduduk yang ada,” jelas dia.

Asal tahu saja, dalam TPP tarif ekspor maupun impor harus dihapus secara keseluruhan. Sementara di RCEP masih lebih lunak. Di sana dipersyaratkan penghapusan hanya 65%.

TPP-

Tak Ada Untungnya RI Ikut TPP
Banyak nilai negatif jika Indonesia bergabung menjadi anggota Trans Pasific Partnership (TPP). Sementara itu, apa keuntungannya ?

“Positifnya saya ga tahu. Yang jelas pasar terbuka dan kita bisa mengakses AS dan Kanada juga. Jadi mungkin kita bisa belajar,” kata Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina dalam diskusi bulanan yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Jumat (6/11).

“Mungkin saja BUMN bisa belajar memacu kinerjanya untuk bersaing dengan perusahaan asing yang jauh lebih maju,” lanjut dia.

Tapi, soal penggunaan tenaga kerja asing, dalam TPP juga sudah disyaratkan tak boleh diintervensi. Kalau idealnya ketika ada pekerja asing lantas mereka mentransfer ilmu kepada pekerja domestik bahkan ada transfer teknologi, TPP malah mensyaratkan kalau hal ini tidak bisa dipaksakan.

Sekarang kata dia, tinggal soal pilihan yakni bagaimana caranya diuntungkan paling tidak bisa menggelar negosiasi. Jika baru masuk ke TPP lantas diwajibkan menerima saja semua aturannya, perlu juga menghitung langkah sesuai atau tidak dengan kondisi Indonesia saat ini. (Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.