Minggu, 24 Oktober 21

Raperda Harus Mampu Tampung Aspirasi Masyarakat Pesantren

Raperda Harus Mampu Tampung Aspirasi Masyarakat Pesantren
* Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Istimewa)

Surabaya, obsessionnews.com – DPRD Jawa Timur tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren. Raperda itu digodok dalam rangka pengembangan pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur, sebagai turunan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pembahasan Raperda itu benar-benar melibatkan dan menyerap aspirasi ponpes.

“Jadi jangan hanya sekadar keputusan politik belaka. Raperda itu harus mampu menampung aspirasi masyarakat pesantren dan berpihak pada mereka. Untuk itu mereka harus dilibatkan agar Raperda tersebut menjadi payung hukum untuk kemajuan podok pesantren,” pinta LaNyalla di Surabaya, Sabtu (20/2/2021).

Senator Dapil Jawa Timur itu menjelaskan, pesantren selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Sejak era sebelum kemerdekaan, persiapan kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan.

“Termasuk hingga hari ini. Ponpes terus memberi kontribusi, sebagai penjaga moral dan akhlak generasi,” ucapnya.

Selain itu, pesantren juga memiliki kontribusi terhadap pergerakan perekonomian di suatu daerah. “Sudah terbukti beberapa pondok pesantren menjadi sentra bagi perekonomian masyarakat,” tutur alumnus Univeritas Brawijaya Malang itu.

Artinya, lanjut LaNyalla, sejak lahirnya hingga hari ini, sebenarnya pesantren adalah prototype dari masyarakat madani, atau institusi civil society, yang mandiri dan menjadi solusi bagi masyarakat sekitar pondok.

“Ini yang harus dipertahankan dan dilindungi melalui Raperda tersebut,” ungkapnya.

Termasuk bagaimana pesantren bisa mewarnai lingkungan dan menjaga kearifan lokal. Bukan sebaliknya menjadikan pesantren semakin tidak memiliki posisi tawar dan bergantung dari bantuan pemerintah.

“Karena itu hanya akan mengecilkan peran pesantren,” tambah LaNyalla.

Seperti diketahui, pembentukan Pansus Raperda tentang pengembangan pondok pesantren di Jatim dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar di Gedung DPRD Jatim, Kamis (18/2) lalu.

Dibentuknya pansus tersebut merupakan implementasi atas pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan dan independensi penyelenggaraan pesantren. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.