Selasa, 18 Januari 22

Rambe: Petahana, TNI, Polri dan PNS Harus Mundur Kalau Nyalon

Rambe: Petahana, TNI, Polri dan PNS Harus Mundur Kalau Nyalon

Jakarta, Obsessionnews – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzzaman mengaharapkan adanya partisipasi publik pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diagendakan 6 April 2016.

Rambe menilai ada beberapa poin yang harus ditambahkan dan di kurangi bahkan dipertahankan. Rambe menilai juga perlunya ada persamaan perlakuan terhadap calon pilkada 2015 dengan 2017. Menurutnya kalau petahana mau mencalonkan lagi dalam pilkada maka calon harus mundur dari jabatannya.

“Petahan mau calon lagi, maka harus mundur dari jabatannya. Kalau mundurnya pada saat penetapan calon. Saya pikir ini harus disamakan dengan yang lalu,” katanya dalam diskusi Pilkada di Jakarta, Minggu (3/4/2016).

diskusi koalisi pilkada berintegritas1

Dijadwalkan tahapan Pilkada akan dimulai Mei 2016, sedangkan pendaftaran serentak Agustus dan penetapan calon September 2016. Kata Rambe siapapun yang mau mencalonkan baik Petahana, Anggota DPR/DPRD, Polri, TNI, BUMN, dan PNS harus mundur dari jabatannya saat penetapan calon.

“Tidak boleh sendirian non aktif harus mundur enak aja. Saya kira ini untuk kesamaan, dan saya kira fraksi-fraksi sudah menyatakan untuk evaluasi pilkada 2015,” serunya.

Rambe mengaku akan memperjuangan hal itu dalam agenda revisi UU 8/2015 tentang Pilkada. Setidak-tidaknya saya akan menyuarakan itu, partai Golkar akan menyuarakan itu. Kalau PNS, Bupati, Gubernur kalau mau mencalonkan lagi harus mundur. Atau bisa saja sama-sama menyatakan tidak mundur. TNI boleh, PNS boleh anggota DPR boleh biar rame calonnya, tapi regulasinya akan dibicarakan dalam revisi nanti,” pungkasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.